PANGKALPINANG — Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, memimpin langsung Rapat Evaluasi Kinerja, Fisik dan Keuangan APBD April 2026 di ruang pertemuan Bapperida, Senin (18/5/2026). Dalam forum yang dihadiri Wakil Wali Kota Desy Ayutrisna dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) itu, ia membeberkan skema pendanaan mandiri untuk menambal anggaran kesehatan.
Kebutuhan pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) mencapai Rp4,4 miliar. Sebelumnya, Pemkot berharap dana tersebut mendapat sokongan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun hingga evaluasi digelar, belum ada kepastian dari tingkat provinsi.
“Karena belum bisa dipastikan ditanggung provinsi, maka sementara ini salah satunya akan kita tutupi menggunakan dana silpa tadi,” kata Saparudin dalam sambutannya.
Dana Silpa yang disiapkan sebesar Rp6 miliar. Angka ini berasal dari efisiensi sejumlah pos belanja daerah. Salah satu sumber utamanya adalah pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen, sesuai arahan Presiden RI.
Kebijakan pemangkasan ini menjadi strategi utama Pemkot Pangkalpinang untuk menjaga likuiditas fiskal di tengah ketidakpastian transfer dana dari pusat maupun provinsi. Alokasi dana hasil efisiensi itu akan difokuskan untuk menutup defisit pembiayaan di sektor kesehatan yang paling mendesak.
Dengan skema ini, Pemkot Pangkalpinang memastikan program UHC tetap berjalan tanpa hambatan meski tanpa dukungan provinsi. UHC menjadi prioritas karena menyangkut akses layanan kesehatan dasar bagi ribuan warga kota yang selama ini bergantung pada jaminan kesehatan daerah.
Rapat evaluasi tersebut juga membahas penyesuaian sejumlah target fisik dan keuangan OPD lainnya. Namun pembiayaan UHC menjadi poin paling krusial yang langsung mendapat instruksi khusus dari wali kota untuk segera direalisasikan dalam APBD Perubahan 2026.