PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai bergerak cepat menindaklanjuti kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Dinas Pendidikan setempat telah menerbitkan surat edaran ke seluruh sekolah untuk mendukung implementasi PP Tunas, aturan yang membatasi akses anak di bawah 16 tahun terhadap platform digital tertentu.
Momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 menjadi panggung bagi Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, untuk menegaskan urgensi kebijakan ini. Usai mengikuti upacara di lingkungan Pemkot Pangkalpinang, Rabu (20/5/2026), ia menyebut bahwa arus digitalisasi yang deras harus diimbangi dengan regulasi yang melindungi tumbuh kembang generasi muda.
“Yang paling penting adalah PP Tunas, di mana anak-anak di bawah 16 tahun dibatasi akses digitalnya. Jadi ada platform-platform tertentu yang dibatasi, sehingga anak-anak hanya bisa mengakses konten yang sehat dan baik,” ujar Dessy saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI.
Selain soal perlindungan anak, Dessy juga mengkritik budaya kerja ASN yang dinilai belum sepenuhnya berubah. Menurutnya, peringatan Harkitnas yang sudah ke-118 kali seharusnya menjadi momentum refleksi nyata, bukan sekadar acara seremonial belaka.
“Kita sudah memperingati Hari Kebangkitan Nasional sampai 118 kali. Artinya kita juga harus bangkit dalam banyak hal, terutama soal disiplin dan menghargai waktu,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari internal birokrasi. Profesionalisme dan tanggung jawab ASN, kata Dessy, menjadi kunci agar pemerintah daerah bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas.
“Saya berharap ASN di Kota Pangkalpinang lebih meningkatkan etos kerja, iklim kerja, dan kedisiplinan. Karena kita tidak bisa meminta orang lain berubah kalau kita sendiri belum berubah,” tuturnya.
Dessy mengakui bahwa efektivitas kebijakan PP Tunas tidak hanya bergantung pada aturan pemerintah. Kontrol dari orang tua dan dukungan media massa dinilai sama pentingnya dalam menyosialisasikan batasan akses digital bagi anak.
“Kami berharap ini bisa dilaksanakan secara efektif. Karena kita tahu, kadang kontrol dari orang tua sendiri juga masih kurang disiplin. Maka kami mengimbau masyarakat dan rekan-rekan media ikut membantu dalam sosialisasi,” katanya.
Dengan diterbitkannya surat edaran ke sekolah-sekolah, Pemkot Pangkalpinang optimistis kebijakan ini bisa berjalan mulai dari lingkungan pendidikan. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat. (*)