Gio Saputra, Koordinator Kajian Strategis dan Aksi DEMA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, menyoroti ironi yang terjadi di sektor sawit daerah. Di satu sisi, nilai ekspor CPO nasional tengah tinggi. Namun di sisi lain, petani di Bangka Belitung justru menghadapi permainan pasar yang merugikan.
“Banyak perusahaan maupun pabrik kelapa sawit masih membeli tandan buah segar (TBS) di bawah harga ketetapan,” tulis Gio dalam sebuah opini yang diterbitkan Fakta Berita. Praktik ini berlangsung tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun DPRD yang memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.
Kritik utama dari kalangan mahasiswa ditujukan pada kinerja DPRD Bangka Belitung yang dinilai hanya reaktif. Menurut Gio, persoalan harga sawit kerap dianggap sebagai isu musiman yang baru ramai ketika masyarakat mulai bersuara keras. Namun setelah itu, perhatian para wakil rakyat kembali menghilang.
“Masyarakat hari ini sudah lelah dengan pola politik yang hanya hadir saat polemik membesar namun menghilang ketika solusi dibutuhkan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa DPRD sejatinya memiliki tiga fungsi utama—legislasi, pengawasan, dan penganggaran—yang seharusnya menjadi instrumen perjuangan masyarakat petani.
Dalam praktiknya, fungsi pengawasan terhadap tata niaga sawit dinilai hanya berjalan di tempat. Alih-alih melakukan tindakan konkret, Gio menyebut DPRD hanya mengeluarkan pernyataan normatif dan menggelar rapat-rapat yang bersifat formalitas. Tidak ada langkah tegas yang mampu mengubah posisi tawar petani di hadapan perusahaan dan pabrik kelapa sawit.
“DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap tata niaga sawit yang selama ini banyak merugikan petani,” ujar Gio. Keberpihakan terhadap petani, lanjutnya, harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar kunjungan atau pernyataan di media.
Kondisi ini menjadi tekanan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD. Sebagai daerah penghasil sawit, kelangsungan hidup ribuan petani kecil sangat bergantung pada kepastian harga yang adil. Tanpa intervensi dan pengawasan yang ketat, praktik monopoli harga oleh pabrik kelapa sawit diprediksi akan terus berulang.
Gio menekankan bahwa persoalan ini tidak boleh lagi dianggap sebagai isu musiman. Jika DPRD benar-benar ingin hadir sebagai representasi rakyat, maka keberpihakan terhadap petani harus dibuktikan dalam tindakan konkret yang terukur dan berkelanjutan.