PANGKALPINANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Community of Practice secara virtual, Selasa (30/6/2026), untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan etika bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Babel dan menghadirkan Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Gusti Ayu menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh hanya dimaknai sebagai dasar negara semata, melainkan harus menjadi kompas moral yang membimbing setiap ASN dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan.
Gusti Ayu menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN di bidang hukum tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis. Menurutnya, pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila menjadi fondasi yang sama pentingnya.
"Setiap ASN di bidang hukum dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, objektivitas, kejujuran, dan tanggung jawab. Mereka juga harus mampu menghindari segala bentuk konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas," ujar Gusti Ayu dalam sesi yang berlangsung interaktif tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gusti Ayu juga memperkenalkan konsep Kampus Pengayoman Pancasila sebagai bagian dari transformasi BPSDM Hukum. Konsep ini dirancang untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum secara lebih sistematis.
Melalui pendekatan pembelajaran berkelanjutan, BPSDM Hukum mendorong pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, serta mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas ASN.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyambut baik kegiatan ini. Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter ASN Kementerian Hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kokoh secara moral dan etika.
"Pancasila harus menjadi kompas moral bagi ASN dalam bekerja, mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kompetensi harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, tanggung jawab, dan nilai-nilai pengayoman," kata Johan.
Johan menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya kerja organisasi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.
Sesi tanya jawab yang mengakhiri kegiatan berlangsung interaktif. Para peserta mendapatkan penjelasan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan kompetensi, pembentukan karakter ASN, serta penerapannya dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.