PANGKALPINANG — Laju inflasi di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu masih terkendali meskipun ada tekanan dari harga BBM nonsubsidi dan tarif angkutan udara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan Pangkalpinang hanya 0,30 persen, sementara inflasi tahun kalender berada di 0,73 persen. Angka-angka ini masih dalam rentang sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang, Juhaini, menyebut kelompok transportasi menjadi penyumbang utama inflasi. Komoditas yang memberi andil terbesar antara lain bensin, tarif angkutan udara, daging ayam ras, dan emas perhiasan. Kenaikan harga dipicu oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta keterbatasan pasokan daging ayam di pasaran.
Menindaklanjuti rapat koordinasi virtual bersama Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, Senin (20/7/2026), Juhaini menegaskan Pemkot akan memperkuat operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah. "Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, serta mempertahankan inflasi daerah tetap terkendali," ujarnya.
Pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pangan. Khusus untuk wilayah Indonesia Timur, Kemendagri meminta intervensi cepat dan penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Juhaini menyebut Pemkot akan terus bersinergi dengan TPID, Perum Bulog, instansi vertikal, dan distributor. Fokusnya menjaga kelancaran distribusi komoditas penyumbang inflasi seperti daging ayam dan BBM. Arahan dari Kemendagri juga menekankan pemantauan harga harian serta menjaga ketersediaan pasokan di pasar tradisional dan modern.
Dengan inflasi tahunan yang masih di bawah 2,5 persen, Pangkalpinang menjadi salah satu daerah dengan kendali harga yang relatif stabil di Sumatera bagian selatan. Namun, tekanan dari sektor transportasi dan pangan tetap perlu diwaspadai menjelang akhir tahun.