BANGKA SELATAN — Pembangunan Posko Terpadu P4GN di Tanjung Batu tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga garda terdepan pemulihan kawasan rawan narkoba di Kampung Sukadamai. Rapat pemantapan yang dipimpin Sekda Hefi Nuranda dan dihadiri Kepala BNNK Bangka Selatan Hendra Amoer itu menegaskan komitmen bersama untuk bergerak cepat, tidak sekadar wacana.
Hefi Nuranda meminta seluruh perangkat daerah untuk langsung mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala di lapangan. Instruksi ini mencakup kesiapan lahan serta kebutuhan teknis lainnya agar pembangunan tidak molor dari jadwal yang telah ditentukan.
Kawasan Kampung Sukadamai selama ini menjadi salah satu wilayah konsentrasi dalam upaya rehabilitasi dan pemberantasan narkoba di Bangka Selatan. Kehadiran posko terpadu diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BNNK, aparat keamanan, dan masyarakat setempat.
Dalam rapat tersebut, Ketua Forum Kolaborasi Pemulihan Kampung Sukadamai turut hadir, menandakan pendekatan yang melibatkan elemen masyarakat sipil. Hal ini menjadi penting agar program P4GN tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menyatu dengan kebutuhan warga di tingkat kelurahan.
Sekda Hefi Nuranda menegaskan target ambisius di tahun 2026. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memetakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mendukung proyek ini. "Saya minta semua bergerak cepat memastikan kesiapan lahan dan berbagai kebutuhan pembangunan Posko Terpadu P4GN," ujarnya dalam rapat yang digelar di Ruang Klinik Hukum Lantai I Kantor Bupati Bangka Selatan, Jumat (7/8/2026).
Kepala BNNK Bangka Selatan, Hendra Amoer, S.E., M.M., beserta jajarannya hadir langsung untuk memastikan spesifikasi kebutuhan posko sesuai dengan standar operasional BNN. Koordinasi yang ketat antara Pemkab dan BNNK ini menjadi kunci agar fungsi posko nantinya berjalan optimal.
Keterlibatan Camat Toboali dan Lurah Tanjung Ketapang dalam rapat tersebut menegaskan bahwa pembangunan ini menyentuh langsung birokrasi paling bawah. Mereka akan menjadi ujung tombak dalam memastikan proses pembebasan lahan dan sosialisasi kepada warga sekitar berjalan kondusif.
Dengan dukungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta sejumlah perangkat daerah lainnya, proyek ini diharapkan menjadi model penanganan narkoba berbasis kawasan yang efektif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan posko ini akan memangkas rantai koordinasi antara BNNK dan pemerintah kelurahan dalam melakukan razia, rehabilitasi, hingga penyuluhan.