BELITUNG TIMUR — Kebijakan pembangunan ekonomi di Belitung Timur menghadapi paradoks pada tahun 2025. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tumbuh 4,30 persen setelah tahun sebelumnya terkontraksi 0,03 persen, namun kesejahteraan masyarakat justru menunjukkan tren sebaliknya.
Data resmi yang termuat dalam CALK Pemkab Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 mencatat jumlah penduduk miskin bertambah dari 8.500 orang menjadi 9.040 orang. Kondisi ini menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah di tengah optimisme pemulihan ekonomi pasca-kontraksi.
Yang lebih memprihatinkan, kualitas kemiskinan di Belitung Timur ikut memburuk. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) melonjak dari 0,64 menjadi 1,35, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat signifikan dari 0,15 menjadi 0,35.
Angka P1 yang tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada jauh di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, peningkatan P2 mengindikasikan kesenjangan pendapatan di antara kelompok miskin itu sendiri semakin melebar.
Pertumbuhan PDRB 4,30 persen pada 2025 memang menjadi sinyal pemulihan setelah tahun sebelumnya yang lesu. Namun, data kemiskinan ini menegaskan bahwa laju ekonomi daerah belum mampu mendorong daya beli kelompok rentan secara merata.
Pemkab Belitung Timur sendiri belum merilis pernyataan resmi mengenai langkah konkret untuk menekan laju kemiskinan ini. Catatan dalam CALK tersebut setidaknya menjadi evaluasi awal bagi perencanaan program sosial dan pemberdayaan ekonomi pada tahun anggaran berikutnya.
Dengan jumlah penduduk miskin yang kini menembus angka 9.040 orang, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan program bansos dan pelatihan kerja tepat sasaran, terutama di tengah ketimpangan yang semakin dalam.