PANGKALPINANG — Program Desa Sadar HAM diuji pada level paling dekat dengan masyarakat. Kanwil Kemenham Babel menerjunkan Penggerak HAM untuk mendampingi aparatur dan warga di Desa Penyamun, Selasa (18/8). Pendampingan ini juga menyasar Desa Berbura dengan masa pembinaan dua tahun.
Penggerak HAM tidak hanya hadir sebagai pendamping, tetapi juga menjadi mata dan telinga Kanwil Kemenham di lapangan. Mereka dilekatkan dengan aparatur desa untuk mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan HAM. Temuan di lapangan kemudian disusun dalam laporan berkala yang menjadi bahan evaluasi Kementerian HAM.
Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil Kemenham Babel, Anis Ratna, menegaskan penguatan HAM tidak mungkin berjalan jika hanya mengandalkan satu institusi. Penerapan nilai-nilai HAM membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri hingga masyarakat desa.
“Penguatan HAM membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen pemerintahan daerah, TNI, Polri, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi penting agar nilai-nilai HAM dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat,” jelas Anis.
Dengan pola pendampingan ini, persoalan HAM di tingkat desa diharapkan dapat terdeteksi lebih dini. Program ini tidak berhenti sebagai laporan administratif, melainkan benar-benar menyentuh persoalan yang dihadapi warga.
Kehadiran program ini mendapat sambutan positif dari Dinas Pemberdayaan Desa dan aparatur Desa Penyamun. Kepala Desa Penyamun, Suharni, menyampaikan apresiasi karena desanya dipercaya menjadi salah satu wilayah binaan Kanwil Kemenham Babel.
Suharni berharap pendampingan tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman aparatur desa, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilai HAM yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Program Desa Sadar HAM pun kini diuji pada level paling dekat dengan masyarakat: sejauh mana nilai HAM mampu diterjemahkan dari konsep menjadi praktik nyata di desa.