Instruksi Presiden Jadi Pemicu Menteri PU Dody Hanggodo Gerak Cepat Tangani Bencana Sumatera-NTT

Penulis: Sutomo  •  Minggu, 23 Agustus 2026 | 13:19:10 WIB
Instruksi Presiden Jadi Pemicu Menteri PU Dody Hanggodo Gerak Cepat Tangani Bencana Sumatera-NTT

JAKARTA - Arahan Presiden agar penanganan bencana bergerak cepat menjadi acuan utama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam menangani dampak bencana di berbagai wilayah. Menteri PU Dody Hanggodo memastikan instruksi tersebut diterjemahkan menjadi aksi nyata, mulai dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Tidak Boleh Berduka Berlama-lama”, Begini Penegasan Menteri PU

Saat meninjau langsung ke Kabupaten Nagekeo, NTT, Dody meminta pemerintah daerah segera melaporkan titik-titik kerusakan tanpa menunggu seluruh proses pendataan tuntas.

Ia menegaskan bahwa arahan Presiden menjadi dasar bagi jajarannya untuk bergerak tanpa menunda waktu.

“Kami hadir pada setiap bencana, karena arahan Pak Presiden sudah jelas bahwa kita tidak boleh berduka berlama-lama, secepatnya kita harus bangkit. Jadi saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja,” kata Dody.

Menurutnya, data awal yang cepat masuk membuat tim teknis dan alat berat bisa segera diberangkatkan ke lokasi terdampak.

Gempa M7,7 di Flores Jadi Ujian Nyata Instruksi Tersebut

Penegasan itu disampaikan tak lama setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, NTT, pada pertengahan Agustus 2026.

Gempa tersebut merusak sejumlah ruas jalan, jaringan air bersih, hingga fasilitas publik di kawasan terdampak.

Hasilnya terlihat cukup cepat: per 16 Agustus 2026, sembilan ruas jalan nasional terdampak gempa sudah kembali berfungsi, delapan di antaranya di jalur Trans Flores dari Labuan Bajo menuju Ende dan Maumere, dan satu ruas lagi yaitu Ruteng-Reo-Kedindi.

Sebanyak 40 titik longsoran dan empat titik patahan badan jalan ditangani dengan tujuh unit ekskavator dan empat unit loader dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT.

Ruas Krica-Lidi sepanjang 4,1 kilometer di Desa Pulue, dengan 10 titik longsor, masih ditangani menggunakan dua ekskavator dan satu kendaraan pikap, dan per 19 Agustus 2026 tim berhasil menembus salah satu titiknya.

Layanan Dasar Warga Ikut Jadi Prioritas Instruksi Presiden

Kecepatan penanganan tidak hanya menyasar jalan, tetapi juga layanan dasar warga terdampak.

Jaringan SPAM Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende yang rusak akibat gempa diperbaiki pada 16 Agustus dan rampung keesokan malamnya.

Di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, sekitar 7.000 warga di delapan desa menerima bantuan empat tandon air berkapasitas 1.200 liter, sementara survei geolistrik disiapkan untuk sumber air jangka panjang.

Personel pemeriksa bangunan terdampak juga ditambah dari tiga menjadi 14 orang, dengan sasaran Rumah Sakit Komodo, kantor pemerintahan, rumah ibadah, dan fasilitas umum, sementara Daerah Irigasi Mbay Kiri Lanjutan rusak sepanjang 250 meter dan berdampak pada 175 hektare lahan.

Sumatera Jadi Bukti Instruksi Presiden Sudah Diterapkan Lebih Dulu

Sebelum gempa Flores terjadi, pola kerja cepat yang sama sudah lebih dulu diterapkan Kementerian PU di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana akhir 2025.

Data per 20 Agustus 2026 mencatat capaian signifikan di tiga provinsi tersebut:

  • Seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak sudah kembali fungsional.
  • 2.291 dari 2.421 ruas jalan daerah (94,63 persen) dan 827 dari 1.184 jembatan daerah sudah pulih.
  • 178 SPAM sudah fungsional, terdiri atas 71 di Aceh, 45 di Sumatera Utara, dan 62 di Sumatera Barat.
  • 1.794 dari 1.914 unit hunian di 18 lokasi rampung, dengan 120 unit sisanya masih dikerjakan di Sumatera Utara.
  • 702 fasilitas umum tercatat telah selesai ditangani.

Meski begitu, sejumlah pekerjaan masih berjalan: baru 13 dari 31 daerah irigasi kewenangan pusat yang selesai, dua dari 65 daerah irigasi kewenangan daerah, empat dari 14 bendung nasional, dan tiga dari 52 bendung daerah.

Sabo Dam di Marapi, Bukti Instruksi Presiden Berlanjut ke Tahap Mitigasi

Penerapan arahan Presiden tidak berhenti pada rehabilitasi, tetapi berlanjut ke tahap mitigasi jangka panjang.

Di Gunung Marapi, Sumatera Barat, delapan sabo dam tahap pertama sudah dibangun sejak Maret 2026, terdiri atas lima unit di Kabupaten Tanah Datar dan tiga unit di Kabupaten Agam, dengan kapasitas tampung sedimen sekitar 440.000 meter kubik.

Pemerintah berencana melanjutkan pembangunan hingga total 56 sabo dam di 24 sungai secara bertahap sepanjang 2026-2029.

Kesimpulan

Dari Nagekeo hingga Marapi, arahan Presiden agar bencana ditangani tanpa berlarut-larut tampak konsisten diterjemahkan Kementerian PU menjadi langkah nyata di lapangan.

Kecepatan pada hari-hari pertama dinilai penting karena akses yang terputus ikut menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat.

Pekerjaan pun terus berlanjut hingga tahap mitigasi, agar wilayah terdampak lebih siap menghadapi ancaman bencana berikutnya.

Tanya Jawab Seputar Percepatan Penanganan Bencana Kementerian PU

Apa arahan Presiden yang mendasari percepatan penanganan bencana?

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan Presiden mengarahkan agar penanganan bencana tidak berlarut-larut dan masyarakat bisa segera bangkit, sehingga data kerusakan diminta disampaikan sejak dini.

Apa yang menyebabkan kerusakan infrastruktur di NTT?

Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada pertengahan Agustus 2026 merusak sejumlah ruas jalan, jaringan air bersih, dan fasilitas publik.

Bagaimana hasil penerapan arahan tersebut di Sumatera?

Per 20 Agustus 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah kembali fungsional.

Apa langkah lanjutan setelah rehabilitasi rampung?

Kementerian PU membangun sabo dam di Gunung Marapi sebagai langkah mitigasi, dengan rencana total 56 unit di 24 sungai sepanjang 2026-2029.

Reporter: Sutomo
Back to top