KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Singapura tengah menghadapi situasi yang oleh banyak pihak disebut sebagai darurat kependudukan. Angka total fertility rate (TFR) negara itu merosot tajam ke angka 0,87, jauh di bawah batas minimal penggantian populasi yang idealnya berada di kisaran 2,1. Angka ini menjadi alarm bagi keberlangsungan generasi di masa depan.
Miliarder sekaligus bos Tesla, Elon Musk, langsung merespons kondisi ini dengan peringatan tegas. "Manusia sedang menghilang," tulisnya melalui akun X pada Selasa (25/8/2026), seperti dikutip dari Asia One.
Pernyataan ini bukan yang pertama kali dilontarkan Musk. Sejak Desember 2024, ia konsisten menyuarakan kekhawatiran bahwa negara maju dengan tingkat kelahiran rendah berada di ambang "kepunahan" karena susutnya angkatan kerja dan melonjaknya populasi lansia.
Pemerintah Singapura tak tinggal diam. Dalam pidato National Day Rally (NDR) pada Minggu (23/8), Perdana Menteri Lawrence Wong mengumumkan langkah ekstrem untuk membendung krisis ini. Anggaran besar disiapkan demi menarik minat warga memiliki anak.
Beberapa paket kebijakan yang diumumkan antara lain:
Unggahan yang membagikan gebrakan ini dan direspons oleh Musk telah ditonton lebih dari 7,5 juta kali. "Singapura baru saja mengerahkan segalanya untuk tingkat kelahiran. Ini bukan sekadar penurunan biasa, tapi sebuah negara yang sama sekali tidak mampu menggantikan populasinya sendiri," demikian bunyi unggahan akun XFreeze yang dibagikan ulang Musk.
Meski insentif terlihat menggiurkan, respons warganet justru terbelah. Banyak yang menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar masalah: tingginya biaya hidup dan harga properti.
"Masalah utamanya adalah biaya tempat tinggal. Begitu harga hunian melonjak, angka kelahiran otomatis anjlok," tulis seorang netizen.
"Sebuah peradaban tidak runtuh ketika mereka kehabisan manusia. Peradaban mulai runtuh saat memiliki anak menjadi hal yang tidak masuk akal secara ekonomi," timpal warganet lainnya.
Fenomena di Singapura ini menjadi refleksi menarik bagi Indonesia. Meski angka kelahiran di dalam negeri masih relatif stabil, tren menunda pernikahan dan memiliki anak mulai terlihat di kota-kota besar.
Faktor ekonomi seperti harga rumah, biaya pendidikan, dan pengasuhan menjadi pertimbangan utama pasangan muda. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa insentif finansial saja tidak cukup tanpa diiringi kestabilan biaya hidup dan keseimbangan kehidupan kerja.
Keputusan untuk memiliki anak adalah keputusan pribadi, namun dukungan dari lingkungan dan kebijakan negara sangat menentukan. Semoga pelajaran dari negeri tetangga ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di tanah air.