KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada persoalan RKAB batu bara yang mengganggu pasokan PT PLN (Persero). Pernyataan itu menanggapi kekhawatiran Anggota Komisi XII DPR RI Rochmad Ardiyan soal risiko pemadaman listrik akibat pengaturan produksi batu bara.
Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tidak lagi menjadi isu bagi pasokan PT PLN (Persero). Pemerintah, katanya, sudah menyiapkan langkah agar pengadaan batu bara untuk pembangkit tetap berjalan.
Salah satunya dengan menugaskan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM merangkap sebagai Vice President Pengadaan Batu Bara PLN. "Sekarang Dirjen Minerba sudah merangkap VP pengadaan batu bara karena kerjaan batu bara untuk PLN sekarang dikerjakan oleh Dirjen (Minerba)," ujar Bahlil dalam Raker Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM, Rabu (16/9).
Anggota Komisi XII DPR RI Rochmad Ardiyan lebih dulu menyoroti pengaturan RKAB batu bara yang dinilai perlu perhatian pemerintah. Ia mengingatkan kebijakan itu jangan sampai mengganggu pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Ada kekhawatiran jangan sampai terjadi pemadaman listrik. Hati-hati mengenai RKAB batu bara. Saya kira perlu dukungan dari Pak Menteri mengenai RKAB batu bara supaya kembali normal," ujar Rochmad dalam forum yang sama.
Kekhawatiran itu muncul karena pengaturan produksi melalui RKAB berpotensi memengaruhi ketersediaan batu bara bagi PLN. Pembangkit listrik tenaga uap masih menjadi tulang punggung pasokan listrik nasional, sehingga gangguan pasokan bahan bakar bisa berdampak langsung ke pelanggan.
Bahlil menolak anggapan bahwa pemadaman listrik selalu bisa dikaitkan dengan kebijakan RKAB batu bara. Ia mencontohkan kondisi kelistrikan di Kalimantan dan Sulawesi yang menurutnya dipicu penurunan kemampuan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) akibat rendahnya debit air.
"Hampir tiap hari supaya kalau lampu mati, alasan RKAB. Ini kita fair-fair saja. Apa urusannya lampu mati di Kalimantan dan Sulawesi itu enggak ada urusan dengan RKAB, karena memang di sana adalah PLTA," jelasnya.
Fenomena El Nino membuat ketersediaan air menurun. Dari kapasitas sekitar 400 megawatt (MW), daya yang bisa beroperasi hanya sekitar 200 hingga 250 MW. "El Nino kemudian airnya rendah, kemudian kontribusi dari 400 MW tinggal aktif 200–250 MW. Jadi kekurangan di sana," kata Bahlil.
Meski membantah kaitan RKAB dengan pemadaman, Bahlil mengakui ada kebutuhan memperkuat langkah antisipasi di sisi PLN. Menurutnya, pengelolaan sistem kelistrikan harus dilakukan bersama-sama untuk mencegah gangguan pasokan.
"Memang ini kesalahan kita juga, antisipasi dari PLN-nya harus dilakukan secara bersama-sama," pungkasnya.
Bagi pelanggan PLN, kepastian pasokan batu bara menjadi penentu utama agar listrik tetap menyala, terutama saat cuaca ekstrem menekan pembangkit berbasis air. Penugasan rangkap Dirjen Minerba di PLN menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih menaruh urusan pengadaan batu bara di bawah kendali langsung kementerian, bukan sekadar menyerahkannya ke mekanisme pasar.