PANGKALPINANG — Pdt. Markus Setiawan resmi memimpin PGID Kota Pangkalpinang untuk lima tahun ke depan. Wali Kota Saparudin Masyarif hadir langsung dalam pelantikan dan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik.
Dalam sambutannya, Saparudin berharap kepengurusan periode 2026-2031 mampu memperkuat sinergi antar-gereja sekaligus dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Menurutnya, kolaborasi itu penting untuk menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga kehidupan sosial masyarakat yang kian kompleks.
"Semoga melalui kepemimpinan Pak Markus beserta jajarannya, pelayanan PGID kepada umat dan masyarakat Kota Pangkalpinang semakin baik," ujar Saparudin.
Saparudin menyoroti kondisi ekonomi global yang dinilainya berdampak langsung ke masyarakat. Salah satu pemicunya kenaikan harga minyak dunia yang telah menembus lebih dari 100 dolar AS per barel.
"Pengaruhnya luar biasa," katanya.
Pemerintah kota, lanjut Saparudin, tidak bisa bekerja sendiri menghadapi tekanan ekonomi seperti itu. Peran gereja dan organisasi keagamaan dinilai membantu menjaga ketenangan warga di tengah gejolak harga.
Di bidang lingkungan, Pemkot Pangkalpinang menyoroti cuaca ekstrem dan musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran lahan maupun lingkungan perkotaan. Pemkot bersama kepolisian telah membentuk satuan tugas untuk penanganan sekaligus penyelidikan aktivitas pembakaran, baik yang disengaja maupun tidak.
"Kami sudah berupaya tiap hari memadamkan api. Kadang-kadang dari pagi, siang, malam," ungkap Saparudin.
Pembentukan satgas itu menyasar titik-titik rawan di kawasan perkotaan yang berbatasan dengan lahan kosong. Warga diminta melaporkan cepat jika melihat asap atau api kecil sebelum membesar.
Untuk pendidikan dan kesehatan, Saparudin menekankan pentingnya peningkatan kualitas sekaligus pemerataan layanan. Kota Pangkalpinang telah masuk dalam program Universal Health Coverage (UHC) sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan, terutama bagi warga dengan keterbatasan finansial.
Status UHC membuat warga pemegang BPJS Kesehatan bisa berobat tanpa khawatir biaya, termasuk kelompok yang selama ini menunda pengobatan karena alasan ekonomi. Pemerintah kota mendorong gereja ikut menyosialisasikan program itu ke jemaatnya masing-masing.
Pelantikan pengurus PGID Kota Pangkalpinang menutup rangkaian proses pergantian kepemimpinan organisasi gereja tingkat daerah. Kepengurusan baru diharapkan langsung menyusun program kerja yang menyentuh persoalan warga, bukan hanya urusan internal gereja.