JAKARTA — Keikutsertaan Pemkab Banyuasin dalam bimtek tersebut menjadi langkah strategis memperkuat kesiapan daerah mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon. Netta Indian didampingi Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banyuasin Hj. Ida Bahagia serta Yanti Widia, Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda.
Bimtek yang berlangsung Selasa (13/10/2026) itu bertujuan meningkatkan pemahaman kepala daerah dalam menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon. Kegiatan ini juga mendorong pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim.
Penerapan kebijakan NEK sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi itu menjadi landasan memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah. Menurutnya, peningkatan kapasitas kepala daerah menentukan agar kebijakan pembangunan rendah karbon diterapkan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.
"Pembangunan rendah karbon membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Melalui penguatan tata kelola Nilai Ekonomi Karbon, diharapkan upaya pengendalian emisi gas rumah kaca dapat berjalan lebih optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan," ujar Jumhur.
Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian menegaskan pembangunan daerah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim juga menjadi perhatian utama.
"Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen mendukung pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kami berharap materi dan pemahaman yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat menjadi bekal dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang rendah karbon dan berkelanjutan," kata Netta.
Netta berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Kebijakan pengendalian emisi gas rumah kaca perlu diterapkan nyata melalui berbagai program pembangunan.
Menurut Netta, implementasi kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayah Kabupaten Banyuasin. Penyesuaian itu agar manfaatnya dirasakan berkelanjutan oleh masyarakat.
Bimtek ini menjadi bekal awal bagi Pemkab Banyuasin menyusun kebijakan pembangunan daerah yang rendah karbon. Sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup akan menentukan sejauh mana program pengendalian emisi dapat berjalan di tingkat kabupaten.