PANGKALPINANG — Empat rancangan produk hukum daerah Kabupaten Bangka Selatan tengah melalui tahap harmonisasi di Kanwil Kemenkum Babel. Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyatakan pihaknya siap mendampingi pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berintegritas.
Regulasi Apa Saja yang Diharmonisasi?
Keempat rancangan peraturan tersebut mencakup berbagai sektor strategis. Pertama, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua, Raperkada tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
Dua lainnya adalah Raperkada tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah, serta Raperkada tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah. Proses ini memastikan setiap regulasi tidak tumpang tindih dan memiliki kepastian hukum.
Mengapa Harmonisasi Ini Penting?
Johan Manurung menegaskan bahwa harmonisasi adalah tahapan krusial dalam pembentukan produk hukum daerah. “Melalui proses harmonisasi ini, setiap rancangan regulasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan daerah, mendukung pembangunan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya di Pangkalpinang, Senin.
Pembahasan dilakukan dengan memperhatikan aspek substantif dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuannya agar tidak ada norma yang multitafsir atau bertentangan dengan aturan di atasnya.
Komitmen Pemkab Bangka Selatan untuk Layanan Hukum
Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan, M. Zamroni, mengapresiasi fasilitasi yang diberikan Kanwil Kemenkum Babel. Ia berharap produk hukum daerah yang disusun dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Bangka Selatan juga menyerahkan Raperbup tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan. Langkah ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Kolaborasi antara Pemkab Bangka Selatan dan Kanwil Kemenkum Babel dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas regulasi. Sinergi ini sekaligus mendukung penguatan Indeks Peraturan Perundang-undangan di daerah.
