SUNGAILIAT — Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bangka Hendra Yunus itu tidak hanya mengesahkan pertanggungjawaban anggaran tahun lalu. Dalam forum yang sama, Pemerintah Kabupaten Bangka juga menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027.
Proses pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 telah berlangsung sejak Bupati Bangka menyampaikannya pada rapat paripurna 29 Juni 2026. Hendra Yunus menjelaskan bahwa pembahasan tersebut melibatkan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Opini WTP Jadi Dasar Pengesahan
Menurut Hendra, materi pembahasan mencakup laporan keuangan daerah, realisasi anggaran, hingga hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama 2025. Seluruh proses itu mengacu pada hasil pemeriksaan BPK yang memberikan opini WTP.
“Setelah mendengarkan pendapat akhir seluruh fraksi, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Bangka menerima Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi peraturan daerah,” kata Hendra dalam sambutannya.
Dua Agenda Besar dalam Satu Sidang
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Bangka Syahbudin, Ketua DPRD Bangka Jumadi, unsur Forkopimda, Plt Sekretaris Daerah, serta para kepala perangkat daerah. Kehadiran mereka menandai dimulainya pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2027 secara simultan.
Penyampaian KUA-PPAS di awal tahun anggaran berjalan menjadi strategi Pemkab Bangka untuk mempercepat perencanaan fiskal. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki waktu lebih panjang untuk menyusun program prioritas dua tahun mendatang.
Pengesahan Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 ini sekaligus menutup siklus pengelolaan keuangan tahun lalu. Kini, fokus beralih pada penyusunan anggaran 2027 yang dinilai lebih strategis karena bertepatan dengan tahun politik daerah.
