BANGKA TENGAH — Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizam, menegaskan bahwa literasi keuangan kini menjadi kompetensi wajib bagi aparatur pemerintah. Bukan sekadar kemampuan mengatur gaji atau tabungan pribadi, ASN dituntut mampu menjadi jembatan informasi bagi warga mengenai produk keuangan yang legal dan aman di era digital.
“Kita tidak hanya dituntut mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik, tetapi juga harus mampu menyampaikan pemahaman mengenai transaksi keuangan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini sangat strategis,” ujar Nizam, Kamis (23/7/2026).
Pelatihan FINALLY: Bekali ASN dengan Literasi Inovasi Keuangan
Pelatihan ini merupakan bagian dari Program Pelatihan Terpadu FINALLY (Literasi Inovasi Keuangan) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan digarap bersama Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah setempat serta menghadirkan narasumber dari OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Materi pelatihan mencakup pemahaman tentang produk jasa keuangan terkini, modus penipuan berkedok investasi digital, serta cara mengenali layanan keuangan ilegal. Hal ini dinilai krusial mengingat semakin banyak masyarakat Bangka Tengah yang bertransaksi melalui platform digital.
ASN sebagai Garda Depan Edukasi Keuangan Warga
Menurut Sekda, peningkatan literasi keuangan di kalangan ASN berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Aparatur yang paham seluk-beluk sektor jasa keuangan akan lebih percaya diri saat memberikan informasi kepada masyarakat di lapangan.
“Kita harus memahami terlebih dahulu agar nantinya dapat memberikan edukasi yang benar kepada orang lain,” tegas Nizam. Ia menambahkan bahwa perubahan di sektor jasa keuangan berlangsung cepat, sehingga ASN wajib terus memperbarui pengetahuannya.
Pemkab Bangka Tengah menargetkan pelatihan serupa dapat menjangkau seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah secara bertahap. Langkah ini dinilai strategis untuk menekan angka kerugian masyarakat akibat investasi bodong dan pinjaman online ilegal yang marak di daerah.
