KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Jakarta — Pemerintah tengah menyiapkan sistem pendataan tunggal berbasis daring untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima subsidi. Sistem ini akan terhubung langsung dengan jaringan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tersebar hingga tingkat desa.
Menurut Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran subsidi yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran hingga sekitar Rp150 triliun per tahun. Penyusunan sistem ini melibatkan tim dari BP BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi.
Data Tunggal Jadi Kunci Penyaluran Subsidi
Dony menjelaskan, sistem daring yang sedang dibangun akan menjadi basis data tunggal untuk memverifikasi penerima subsidi. Selama ini, penyaluran subsidi sering bocor karena data penerima tidak akurat.
"Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya," kata Dony, dikutip dari Metrotvnews.com.
Dengan terhubung ke jaringan KDMP di berbagai desa, pemerintah berharap penyaluran subsidi bisa lebih terarah. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah memantau langsung siapa yang menerima bantuan.
"Jadi kita sedang membuat tim, antara saya, tim saya, tim Pak Purbaya dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi," ujarnya.
Koperasi Desa Jadi Kanal Distribusi Barang Pokok
Fungsi KDMP tidak berhenti sebagai koperasi simpan pinjam. Jaringan ini dirancang menjadi kanal distribusi pemerintah untuk berbagai barang bersubsidi, mulai dari beras hingga kebutuhan pokok lainnya.
Dony mencontohkan, ketika harga beras melonjak dan mendorong inflasi, pemerintah bisa langsung mendistribusikan beras melalui jaringan KDMP dengan harga yang sudah ditetapkan. Mekanisme ini dinilai lebih cepat dibandingkan jalur distribusi konvensional.
"Misalkan harga beras naik. Kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya," ujar Dony.
Dengan cakupan yang mencapai level desa, KDMP diharapkan menjadi infrastruktur distribusi yang menjangkau masyarakat paling bawah. Pemerintah bisa mengontrol harga dan pasokan tanpa harus melalui rantai distribusi yang panjang.
Agen Bank hingga Penakluk Rentenir
Selain distribusi barang, KDMP akan difungsikan sebagai agen layanan perbankan. Warga desa yang belum punya akses ke bank bisa melakukan transaksi tarik dan setor uang melalui koperasi ini.
Pemerintah juga menyiapkan skema kredit murah untuk memutus ketergantungan warga desa pada rentenir. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan membuka kantor di koperasi desa untuk menyalurkan pinjaman dengan bunga sekitar 8 persen.
"Kita ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PNM nanti membuka kantor di Koperasi Desa. Dalam rangka apa? Menyalurkan kredit. Untuk menghindari adanya, sekarang kan banyak yang kena rentenir dan sebagainya. Nanti dengan bunga ada 8 persen," kata Dony.
Untuk mendukung aktivitas ekonomi digital warga desa, jaringan KDMP juga akan digandengkan dengan layanan logistik PT Pos Indonesia. Pelaku usaha desa yang berjualan secara daring bisa memanfaatkan jaringan ini untuk pengiriman barang.
Jika seluruh sistem berjalan sesuai rencana, KDMP tidak hanya berperan sebagai koperasi biasa. Jaringan ini akan menjadi infrastruktur pemerintah yang menjangkau desa untuk menyalurkan subsidi, menjaga harga pangan, memperluas akses keuangan, hingga mendorong ekonomi warga.
