PANGKALPINANG — Penolakan terhadap rencana PLTN di Bangka Belitung disuarakan sejumlah warga yang menilai daerah mereka diposisikan sebagai penanggung risiko, bukan penerima manfaat. Dewan Energi Nasional (DEN) memang telah menyebut Bangka Belitung dan Kalimantan Barat sebagai wilayah prioritas pembangunan PLTN. Namun, penetapan prioritas nasional itu dinilai tidak boleh diartikan sebagai persetujuan rakyat daerah.
Masyarakat menuntut agar hak menentukan masa depan ruang hidupnya tidak dihapus oleh keputusan yang dibuat di pusat. Bangka Belitung bukan sekadar titik di peta yang dipilih berdasarkan perhitungan teknis dan kebutuhan energi nasional.
Mengapa Bangka Belitung Menolak Jadi Lokasi Prioritas PLTN?
Daerah ini adalah ruang hidup masyarakat pesisir dan wilayah kepulauan. Kehidupan warganya bergantung pada laut, perikanan, pariwisata, dan sumber daya alam. Jika terjadi kecelakaan nuklir, dampaknya tidak berhenti di pagar pembangkit.
Kontaminasi dapat mengancam tanah, air, laut, hasil perikanan, kesehatan warga, dan perekonomian daerah. Risiko itu mungkin kecil dalam hitungan statistik, tetapi akibatnya bisa sangat besar dan berlangsung panjang bila benar-benar terjadi.
Pertanyaan yang muncul kemudian: mengapa Bangka Belitung harus menanggung risiko dari kebijakan energi yang manfaat utamanya kemungkinan dinikmati dalam skala nasional? Apakah daerah ini diposisikan sebagai penerima manfaat, atau justru sebagai penanggung beban?
Target Operasi 2032 Dinilai Terlalu Dipaksakan
Rencana PLTN yang ditargetkan beroperasi pada 2032 menunjukkan dorongan kuat untuk mempercepat pembangunan. Target waktu itu dinilai tidak boleh mengalahkan prinsip kehati-hatian.
PLTN bukan proyek biasa yang bisa dipaksakan demi mengejar jadwal pemerintahan, investasi, atau ambisi menunjukkan keberhasilan transisi energi. Semakin besar risiko suatu proyek, semakin ketat pula proses pengambilan keputusannya.
Warga meminta tidak ada keputusan tergesa-gesa sebelum seluruh kajian mengenai lokasi, kegempaan, tsunami, limbah radioaktif, evakuasi, pembiayaan, keamanan, dan dampak sosial dipublikasikan secara terbuka.
Risiko Tidak Boleh Dipindahkan ke Daerah dengan Daya Tawar Lemah
Penolakan ini ditegaskan bukan bentuk ketakutan terhadap teknologi, bukan pula sikap anti-pembangunan. Alasannya adalah keberpihakan pada keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan, dan masa depan daerah.
Bangka Belitung tidak boleh dijadikan lokasi percobaan atas nama modernisasi. Pembangunan tidak boleh berarti memindahkan risiko dari pusat ke daerah yang masyarakatnya memiliki daya tawar politik lebih terbatas.
Hingga kini, belum ada kepastian apakah pemerintah akan membuka seluruh dokumen kajian risiko tersebut untuk diuji publik. Warga menegaskan, tanpa keterbukaan itu, penolakan terhadap PLTN akan terus berlanjut.
