PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan langkah lanjutan memperbaiki pendataan warga yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial. Pembahasan mengemuka dalam audiensi terkait dinamika pendataan desil di Ruang Banmus DPRD Babel, Jumat (2/9/2026). Hasil audiensi akan ditindaklanjuti lewat rapat koordinasi bersama BPS Pusat dan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyatakan rakor tersebut dijadwalkan berlangsung 12 Oktober 2026 di Kantor Gubernur Babel. Kepala desa se-Bangka Belitung, kepala dinas sosial, serta instansi terkait akan turut diundang.
"Alhamdulillah, hasil rapat hari ini kami tindaklanjuti dari hasil pertemuan kami dengan BPS Pusat," ujar Didit seusai audiensi.
Siapa yang Jadi Sasaran Pendataan Ulang?
Fokus utama rakor menyasar masyarakat yang selama ini belum terakomodasi dalam data penerima bantuan, tetapi dinilai layak mendapatkan bantuan. Kepala desa diminta mulai mempersiapkan pendataan di wilayah masing-masing.
Pendataan diharapkan memberi gambaran lebih utuh mengenai kondisi masyarakat. Dengan begitu, berbagai program bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
Mengapa Kepala Desa Harus Dilibatkan?
Didit meminta setiap instansi yang melakukan pendataan melibatkan pemerintah desa. Menurutnya, pemerintah desa memiliki informasi yang lebih dekat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Pelibatan kepala desa dinilai krusial karena merekalah yang paling memahami siapa saja warganya yang benar-benar membutuhkan bantuan. Data dari tingkat desa akan menjadi bahan utama dalam rakor Oktober mendatang.
Dampak bagi Warga Penerima Bansos
Perbaikan data desil berdampak langsung pada ketepatan penyaluran bansos dan program perlindungan sosial lain di Babel. Warga yang selama ini terlewat dari data berpeluang masuk sebagai penerima jika hasil pendataan ulang membuktikan mereka layak.
Sebaliknya, data yang lebih akurat juga mencegah bantuan jatuh ke pihak yang tidak berhak. Dinas sosial dan instansi terkait akan memverifikasi hasil pendataan desa sebelum diintegrasikan ke data penerima bantuan provinsi.
