PANGKALPINANG — Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung turun langsung meninjau pembangunan tanggul dan normalisasi alur Sungai Rangkui. Pemantauan berlangsung pada Selasa (13/10/2026) dengan fokus pada aspek hukum dan pengendalian mutu konstruksi.
Proyek tersebut dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. Pendampingan hukum dilakukan agar seluruh tahapan pekerjaan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.
Empat Prinsip yang Dijaga Tim PPS
Kepala Satuan Kerja PJSA Babel, Agus Saputra, menyebut pendampingan Tim PPS sebagai bagian penting agar proyek strategis terlaksana sesuai ketentuan. Menurut dia, ada empat prinsip yang harus dijaga dalam pelaksanaan.
"Walpam PPS hadir untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu, dan tepat guna. Aspek legal dalam perjanjian kerja dan pelaksanaan di lapangan harus terjaga agar manfaat proyek ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Bukan Sekadar Mengawasi, Tapi Cari Solusi Hambatan
Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Aco Rahmadi Jaya, menegaskan Tim PPS tidak berhenti pada fungsi pengawasan. Tim juga membantu mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai hambatan (AGHT) yang berpotensi muncul selama proyek berjalan.
"Kami hadir berdasarkan amanat undang-undang untuk mengawal proyek strategis nasional. Jangan ada keraguan untuk berkomunikasi secara terbuka. Sekecil apa pun potensi permasalahan, sampaikan agar dapat dicarikan solusi bersama dan proyek tetap berada pada koridor hukum yang benar," tegas Aco.
Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial Warga Sekitar
Aco mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam proses pengadaan lahan. Dampak sosial yang mungkin timbul di tengah masyarakat perlu diperhitungkan sejak awal.
Strategi pelaksanaan pekerjaan di titik-titik krusial, terutama di sekitar kawasan permukiman, harus disiapkan matang. Tujuannya agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu akses dan aktivitas warga.
Material Konstruksi Ikut Diawasi
Pengawasan tidak berhenti pada aspek hukum dan lahan. Material konstruksi juga menjadi perhatian, mulai dari pengadaan, pendistribusian, hingga penggunaannya di lapangan.
Seluruh tahapan mesti dipastikan memenuhi spesifikasi teknis. Pengujian material dan koordinasi dengan penyedia akan dilakukan untuk menjaga mutu hasil pekerjaan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasi IV Kejaksaan Tinggi Babel, Sukri; PPK PJSA, Teguh Prastowo; serta penyedia jasa konstruksi dari PT Vanesa Citra Nusantara.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, seluruh pihak diharapkan memperkuat koordinasi dan mengantisipasi kendala sejak dini. Proyek tanggul dan normalisasi Sungai Rangkui diharapkan memberi manfaat nyata bagi warga, khususnya dalam penataan alur sungai dan pengelolaan risiko banjir di kawasan sekitarnya.
