PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Koperasi dan UKM bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Babel menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Kantor Perwakilan BI Babel, Kamis (4/6/2026).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya, yang mewakili Gubernur membuka forum ini. Ia menekankan bahwa sektor UMKM masih menjadi tulang punggung ekonomi. Secara nasional, sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
“Sekitar 65,5 juta unit UMKM beroperasi di Indonesia, mencakup 90-an persen dari total perusahaan dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja,” ujar Arie.
Di tingkat daerah, tren pertumbuhan UMKM di Bangka Belitung juga positif. Arie menyebutkan terjadi peningkatan sekitar 20 persen jumlah pelaku usaha kecil dari tahun 2024 ke 2025. Kenaikan ini didorong oleh lahirnya usaha baru dan naiknya skala usaha dari mikro ke kecil.
“Data ini menunjukkan bahwa UMKM mampu menjadi penyangga ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa,” tambahnya.
Bangka Belitung memiliki sumber daya alam, budaya, dan kreativitas masyarakat yang melimpah. Potensi tersebut mencakup sektor perikanan, pertanian, perkebunan, kuliner khas, kerajinan tangan, hingga ekonomi kreatif berbasis inovasi dan teknologi. Namun, Arie menegaskan bahwa semua potensi itu perlu didukung data dan kajian komprehensif.
“FGD ini menjadi langkah penting dalam menyusun kebijakan berbasis data atau evidence-based policy, sehingga program pemberdayaan UMKM ke depan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Forum yang diinisiasi oleh BI Babel ini turut dihadiri Kepala BI Babel, tim akademisi dari Universitas Bangka Belitung, serta perwakilan perangkat daerah teknis. Hasil penelitian KPJU nantinya diharapkan menjadi dasar penentuan prioritas pengembangan UMKM, mulai dari penguatan rantai pasok, akses pasar, hingga optimalisasi pembiayaan dan digitalisasi.
Arie menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, komunitas, dan pelaku UMKM adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah. “FGD ini bukan sekadar seremonial, tetapi harus menghasilkan gagasan, jejaring, dan langkah konkret yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” tegasnya.