PANGKALPINANG — Sebanyak 1.200 keluarga kurang mampu di Kelurahan Keramat mulai menerima bantuan pangan dari pemerintah pusat, Rabu (10/6/2026). Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini diakumulasikan untuk dua bulan sekaligus, Februari dan Maret 2026.
Setiap penerima mendapat jatah 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Penyaluran dilakukan di tingkat kelurahan dengan pendataan mengacu pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) nasional.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pangkalpinang, Agustu Efendi, yang membuka acara mewakili wali kota, mengatakan program ini merupakan bagian dari strategi pengendalian harga pangan di daerah. Menurutnya, penyaluran bantuan diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi dari sisi bahan pokok.
“Bantuan ini berasal dari pemerintah pusat dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Program ini juga bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan serta mendukung pengendalian inflasi dari sisi pangan,” ujar Agustu dalam sambutannya.
Penerima bantuan berasal dari rumah tangga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4. Desil 1 merupakan kelompok dengan pengeluaran rumah tangga paling rendah, sementara desil 4 masih dalam kategori kurang mampu berdasarkan pendataan pemerintah pusat.
Pemkot Pangkalpinang memastikan data penerima telah diverifikasi agar bantuan tepat sasaran. Tidak ada perubahan mekanisme penyaluran pada periode ini, warga cukup membawa Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari RT/RW setempat.
Jenis bantuan yang disalurkan—beras dan minyak goreng—merupakan dua komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi pangan di Bangka Belitung dalam beberapa bulan terakhir. Dengan memberikan bantuan langsung dalam bentuk barang, pemerintah berharap tekanan harga di pasar tradisional bisa berkurang.
Penyaluran bantuan CPP di Kelurahan Keramat menjadi salah satu dari rangkaian program serupa yang akan berlangsung di kelurahan lain di Pangkalpinang. Pemkot belum merilis jadwal penyaluran untuk wilayah berikutnya.