PANGKALPINANG — Ribuan petugas sensus mulai menyisir rumah-rumah dan tempat usaha di Kepulauan Bangka Belitung sejak Senin (15/6). Mereka membawa misi besar: mengumpulkan data ekonomi yang akan menjadi rujukan pembangunan lima tahun ke depan.
Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel, Sugeng Arianto, menegaskan bahwa kualitas data menjadi kunci utama dalam kegiatan ini. "Data yang berkualitas merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang tepat sasaran," ujarnya di Pangkalpinang, Senin.
Sensus Ekonomi 2026 bukanlah sekadar rutinitas statistik. Hasil pendataan akan digunakan untuk perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, evaluasi program, hingga pengambilan keputusan di tingkat pusat dan daerah. "Melalui SE2026, BPS berupaya menghadirkan gambaran yang utuh mengenai kondisi ekonomi masyarakat," kata Sugeng.
Ia menambahkan, data yang komprehensif ini diharapkan membuat kebijakan pembangunan lebih efektif dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga Bangka Belitung. Setiap usaha, dari warung kecil hingga perusahaan menengah, akan tercatat.
Berbeda dengan sensus sebelumnya yang mulai mengadopsi sistem mandiri, SE2026 di Babel tetap mengandalkan wawancara tatap muka. Petugas akan mendatangi langsung lokasi usaha dan rumah tangga, mengisi instrumen yang telah disiapkan BPS.
Setelah selesai mendata, petugas akan menempelkan Stiker Sensus Ekonomi 2026 pada lokasi yang sudah dikunjungi. Stiker ini menjadi penanda bahwa pendataan telah dilaksanakan, sekaligus mencegah pendataan ganda. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara media dan foto bersama untuk dokumentasi.
Dalam pelaksanaannya, BPS menekankan pentingnya sikap profesional dan objektif di lapangan. Petugas diminta bekerja sesuai standar statistik yang berlaku, tanpa tekanan atau kepentingan apa pun. "Ini momentum untuk menunjukkan kesiapan petugas lapangan dalam melaksanakan tugas pendataan secara profesional," ujar Sugeng.
Dengan ribuan petugas yang tersebar di seluruh gugusan pulau, BPS optimistis target pendataan dapat tercapai. Data yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi rujukan pemerintah, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum untuk membaca arah ekonomi daerah.