KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana, mengonfirmasi rencana penyelenggaraan haul akbar tersebut di Jakarta, pekan lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Jakarta yang jatuh pada 22 Juni 2025.
Tema yang diusung, harmoni keagamaan dan transformasi menuju kota global, menjadi benang merah acara. Pemprov DKI ingin merangkai tradisi keagamaan Betawi dengan agenda pembangunan metropolitan.
Iwan mengatakan, haul akbar ini tidak sekadar seremoni tahunan. “Kami ingin menghadirkan wajah Jakarta yang toleran sekaligus modern. Ulama dan habaib Betawi punya peran sentral dalam merawat kerukunan di tengah dinamika kota,” ujarnya.
Haul direncanakan berlangsung di area Monumen Nasional (Monas) pada pekan kedua Juni 2025. Pemprov DKI menargetkan partisipasi ribuan jemaah dari berbagai majelis taklim dan ormas Islam di Jabodetabek.
Acara akan diisi dengan pembacaan tahlil, dzikir bersama, serta tausiah dari sejumlah ulama kharismatik Betawi. Selain itu, panitia menyiapkan pameran budaya Betawi dan bazar UMKM untuk menggerakkan ekonomi warga sekitar.
Pemprov DKI sengaja menggandeng tokoh agama di tengah transisi status Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota negara. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa identitas kultural dan religiusitas warga tetap menjadi fondasi utama.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam kesempatan terpisah menyebut haul akbar ini sebagai momentum memperkuat modal sosial. “Jakarta harus tetap menjadi rumah bagi semua. Ulama dan habaib adalah perekat yang menjaga agar pembangunan fisik tidak melupakan nilai-nilai spiritual,” katanya.
Sejumlah tokoh Betawi menyambut baik rencana ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, KH. Muhammad Faizi, menilai haul akbar bisa menjadi medium dakwah yang efektif di ruang publik. “Kami mendukung selama substansi keagamaannya dijaga dan tidak sekadar seremonial,” ujarnya.
Namun, beberapa kalangan mengingatkan agar acara tidak tumpang tindih dengan agenda politik praktis menjelang Pilkada DKI 2025. Pemprov DKI memastikan haul murni kegiatan keagamaan dan kebudayaan, tanpa muatan politik.
Dinas Perhubungan DKI tengah menyusun rekayasa lalu lintas di sekitar Monas. Sementara Polda Metro Jaya akan menerjunkan personel gabungan untuk mengamankan jalannya acara. Pemprov DKI menargetkan haul akbar ini menjadi agenda tahunan tetap dalam kalender budaya Jakarta.