PANGKALPINANG — Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya berturut-turut diraih Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, mengingatkan bahwa capaian itu tidak boleh membuat pemda berpuas diri.
“Alhamdulillah, kita bersyukur hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali mendapatkan opini WTP. Ini sudah sembilan kali berturut-turut dan tentu menjadi capaian yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Eddy dalam rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD Babel, Kamis (18/6/2026).
Meski mendapat opini tertinggi, Eddy menegaskan BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi kepada beberapa OPD. Rekomendasi itu, menurutnya, harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang di tahun berikutnya.
“Kembali mendapatkan opini WTP dan ini yang patut disyukuri. Namun tentu ada juga rekomendasi yang diberikan oleh BPK, terutama kepada beberapa OPD. Ini akan menjadi atensi khusus kami di DPRD,” ujarnya.
Eddy menambahkan, DPRD akan memantau pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi tersebut. Langkah ini diperlukan agar temuan yang masih menjadi catatan dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan.
Menurut Eddy, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus diiringi komitmen perbaikan berkelanjutan. Ia menilai tantangan pengelolaan keuangan ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik.
“Apa yang menjadi atensi dari BPK harus segera ditindaklanjuti dengan serius. Kita berharap semua rekomendasi dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi. Tujuannya, tidak ada pengulangan kesalahan yang sama pada periode berikutnya.
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional DPRD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Selain sebagai bentuk pengawasan, agenda ini juga menjadi momentum evaluasi bersama guna memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Harapan kita tentu semakin baik ke depan. Tantangan pemerintah akan semakin besar sehingga pengelolaan keuangan harus semakin profesional agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan,” kata Eddy.