KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak penguatan sistem perlindungan anak dimulai dari tahap paling awal. Menurutnya, pendekatan yang terintegrasi antara keluarga, sekolah, dan negara mutlak diperlukan untuk memutus rantai kekerasan. Seruan ini disampaikan di tengah meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir.
Lestari menilai, penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia mendorong keterlibatan aktif kementerian, lembaga perlindungan anak, tenaga pendidik, dan aparat penegak hukum dalam satu gerakan bersama.
"Kita harus bergotong royong. Perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat," ujarnya dalam diskusi yang digelar pekan lalu.
Selain pencegahan, aspek pemulihan psikologis bagi korban kekerasan juga menjadi perhatian utama. Lestari menyoroti bahwa trauma yang dialami anak-anak membutuhkan pendampingan jangka panjang, bukan sekadar penanganan medis sesaat.
Dukungan psikososial dan akses layanan konseling, kata dia, harus diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil. Tidak hanya itu, sistem pemantauan pasca-pemulihan juga perlu dibangun agar kondisi anak terus terpantau.
Dorongan ini muncul di tengah data yang menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak secara nasional. Meski Lestari tidak merinci angka spesifik dalam forum tersebut, ia menyebut laporan dari berbagai lembaga perlindungan anak mengindikasikan situasi yang memprihatinkan.
Ia menambahkan, banyak kasus yang tidak terdata karena korban enggan melapor atau keluarga memilih menyelesaikan secara internal. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang aman dan ramah anak harus segera direalisasikan.
Wakil Ketua MPR itu juga mengingatkan bahwa penguatan sistem perlindungan anak sejak dini adalah investasi jangka panjang. Anak-anak yang terlindungi, kata Lestari, akan tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik dan mental.