PANGKALPINANG — BPK Perwakilan Babel menjadi badan publik terakhir yang menjalani visitasi untuk kategori Instansi Vertikal di tingkat provinsi. Tim penilai yang turun ke lapangan memastikan data yang diisi dalam Self Assessment Questionnaire (SAQ) sesuai dengan praktik nyata pelayanan informasi di lembaga tersebut.
Empat komisioner KI Babel terlibat dalam proses penilaian ini, yakni Martono, Ahmad Tarmizi, Fahriani, serta Ketua KI Babel Ita Rosita yang didampingi Rikky Fermana dan staf sekretariat.
Ketua KI Babel, Ita Rosita, menegaskan bahwa visitasi bukan sekadar proses administratif. Timnya ingin membuktikan langsung apakah dokumen yang diajukan badan publik mencerminkan kondisi di lapangan.
"Kami ingin melihat bagaimana keterbukaan informasi dijalankan secara nyata. Visitasi ini menjadi ruang bagi badan publik untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan, sekaligus menjadi momentum untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih dapat diperbaiki dalam pelayanan informasi kepada masyarakat," ujarnya.
Dalam paparannya, Flora Anita Diassari membeberkan sejumlah aspek yang telah dijalankan instansinya. Mulai dari penguatan kelembagaan, kualitas pelayanan informasi, hingga pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk memudahkan akses publik.
Flora menyebut keterbukaan informasi menjadi fondasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Karena itu, pihaknya berkomitmen menyediakan akses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami menyambut baik kedatangan Komisi Informasi, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus memberikan akses informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ungkap Flora.
Dengan rampungnya visitasi di BPK Perwakilan Babel, seluruh rangkaian uji badan publik untuk kategori instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selesai. Nilai dari tahapan uji presentasi dan kunjungan lapangan akan digabungkan dengan komponen penilaian lainnya.
Hasil akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 akan ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah semua angka terakumulasi.
KI Babel berharap proses ini tidak berhenti pada penentuan peringkat. Target utamanya adalah menumbuhkan budaya keterbukaan di setiap badan publik sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.