KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8). Kepala Negara menegaskan bahwa penataan BUMN merupakan salah satu pilar utama kebijakan efisiensi yang tengah dijalankan pemerintahannya.
BUMN yang ditutup merupakan perusahaan tanpa kinerja baik dan terus membukukan kerugian. Proses penataan ini akan terus berlanjut hingga jumlah BUMN tersisa sekitar 250 perusahaan pada akhir 2026.
"Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi," kata Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Penghematan yang dibidik tidak hanya berasal dari penghentian operasional perusahaan, tetapi juga dari pemangkasan biaya rutin. Gaji direksi dan komisaris BUMN menjadi sasaran utama efisiensi tersebut.
"Harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, komisaris," ujar Prabowo.
Strategi efisiensi ini menjadi alasan di balik penolakan pemerintah terhadap tawaran pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan menerima tawaran tersebut saat berada di Washington, Amerika Serikat beberapa bulan lalu, namun pemerintah memutuskan untuk tidak mengambilnya.
"Saya kira kemarin beberapa bulan yang lalu kaget menteri keuangan kita di Washington D.C ditawari pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," tegasnya.
Keputusan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak memperbanyak utang dari berbagai sumber. Jika pinjaman diperlukan, pemerintah hanya akan memilih opsi dengan bunga paling rendah.
"Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin," jelas Prabowo.
Selain dari penataan BUMN, pemerintah mencatat efisiensi dari berbagai sektor lain yang secara keseluruhan mencapai Rp200 triliun hingga Rp300 triliun setiap tahun. Dana hasil penghematan tersebut dialihkan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai," kata Prabowo.
Dengan kombinasi penghematan anggaran dan penolakan utang baru, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan fiskal tanpa membebani APBN dengan kewajiban pembayaran bunga pinjaman. Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bagi pasar bahwa Indonesia memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai kebutuhan negara secara mandiri.
Investasi yang masuk tetap menjadi pintu pembiayaan alternatif yang terbuka lebar. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa setiap kerjasama investasi harus memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.