BANGKA TENGAH — Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Perikanan mengubah haluan strategi pengembangan perikanan budidaya. Jika sebelumnya bantuan sarana produksi menjadi ujung tombak, kini intervensi difokuskan pada penguatan kapasitas kelompok pembudidaya agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, Imam Soehadi, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan fondasi utama yang tidak bisa ditawar. “Selain bantuan sarana, kita juga intervensi dalam penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini penting,” kata Imam, Senin (7/9/2026).
Dinas Perikanan mendorong para pembudidaya untuk menaikkan standar pengelolaan usahanya melalui sertifikasi resmi. Setidaknya ada tiga jenis sertifikasi yang menjadi sasaran pembinaan, semuanya diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Ketiga sertifikasi itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.
Sertifikasi tersebut tidak berhenti pada pemberian dokumen. Dinas Perikanan mengerahkan tenaga pendamping dan penyuluh perikanan untuk melakukan pembinaan teknis secara langsung ke lokasi budidaya.
Pendekatan ini dipilih agar pengetahuan pembudidaya terus diperbarui seiring perkembangan ilmu dan teknologi perikanan. “Entah itu langsung ke lapangan melalui tenaga pendamping dan penyuluh perikanan ataupun nanti kita kumpulkan mereka, kita latih, refreshment keilmuan mereka di sektor perikanan budidaya,” kata Imam.
Selain itu, pembinaan juga menyasar aspek kesehatan ikan dan lingkungan budidaya. Dua hal ini dinilai krusial untuk menjaga produktivitas sekaligus memastikan hasil panen memenuhi standar mutu yang ditetapkan, baik untuk konsumsi lokal maupun potensi ekspor.
Meski fokus bergeser ke arah mutu dan kelembagaan, Dinas Perikanan memastikan program bantuan sarana produksi tetap berjalan. Kedua skema tersebut berjalan paralel, dengan harapan kelompok pembudidaya tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mengelolanya secara profesional dan berkelanjutan.