PANGKALPINANG — Lima kriteria itu disampaikan Leny Suviya Tantri dalam keterangan kepada masyarakat, Minggu 20 September 2026. Menurut dia, setiap laporan yang masuk ke Ombudsman Babel lebih dulu diidentifikasi untuk menentukan mekanisme penanganan sesuai kondisi dan urgensinya.
Identifikasi awal ini menentukan apakah sebuah laporan perlu ditindaklanjuti dalam hitungan hari, pekan, atau melalui mekanisme pemeriksaan yang lebih panjang.
Kriteria pertama, laporan yang berkaitan dengan kondisi darurat atau keadaan kahar. Situasi semacam ini menuntut respons paling cepat karena menyangkut keselamatan banyak orang.
Kedua, laporan yang mengancam keselamatan jiwa pelapor. Ombudsman menempatkan keselamatan warga sebagai pertimbangan utama sebelum memutuskan langkah penanganan.
Ketiga, laporan menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat, mencakup hak pendidikan, hak ekonomi, maupun hak hidup. Ketiga jenis hak ini menjadi perhatian khusus karena berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
"Pada situasi ini, laporan perlu segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti karena menyangkut kondisi yang membutuhkan penanganan segera," kata Leny.
Kriteria keempat, laporan terkait pelayanan publik yang bersifat terbatas. Kelima, laporan mengenai pelayanan publik yang menjadi viral di masyarakat.
Ketika sebuah persoalan pelayanan publik mendapat perhatian luas, Ombudsman perlu melakukan identifikasi untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Perhatian publik yang besar dinilai mempercepat kebutuhan penyelesaian.
Leny menegaskan, laporan yang memenuhi kriteria darurat dan menyangkut keselamatan korban bisa ditindaklanjuti dalam waktu satu hari. Percepatan ini berlaku selama kondisi lapangan menuntut penanganan mendesak.
"Jika dalam kondisi darurat, yang penting segera ditindaklanjuti dan menyangkut keselamatan korban, bisa ditindaklanjuti dalam satu hari," ucapnya.
Ombudsman Babel berharap masyarakat tetap menyampaikan laporan ketika menemukan dugaan permasalahan dalam pelayanan publik. Setiap laporan yang masuk akan terlebih dahulu diidentifikasi untuk menentukan mekanisme penanganan sesuai dengan kondisi dan urgensinya.
Warga Pangkalpinang, Noprian, menyambut baik mekanisme respons cepat tersebut. Ia berharap Ombudsman konsisten menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.
"Kita masyarakat membutuhkan aksi yang nyata dari tindaklanjut Ombudsman, dan dapat merahasiakan identitas pelapor, terhadap kejadian yang membuat ketidaknyamanan publik," kata Noprian.
Noprian berharap, Ombudsman tidak tebang pilih dalam menangani setiap laporan yang masuk, melainkan demi pelayanan publik.
Perlindungan identitas pelapor menjadi salah satu hal yang disorot warga. Jaminan kerahasiaan dinilai menentukan apakah masyarakat mau melaporkan dugaan maladministrasi pelayanan publik atau memilih diam.