KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji memulai tugasnya dengan memetakan persoalan yang menghambat pertumbuhan sektor manufaktur, sehari setelah resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Pemetaan dilakukan lewat rapat bersama jajaran Kementerian Perindustrian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus merumuskan solusinya.
Rapat internal tersebut menjadi langkah awal Sarmuji sebelum merancang kebijakan yang lebih menyentuh akar persoalan industri. Ia menilai pemetaan ini krusial agar setiap intervensi yang diambil tidak salah sasaran.
"Saya akan rapat untuk menentukan peta masalahnya seperti apa dan solusinya seperti apa yang harus kita lakukan," kata Sarmuji usai serah terima jabatan di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (1/10).
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Sarmuji adalah menjadikan sektor industri sebagai daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ia menyadari target tersebut tidak mudah dicapai di tengah berbagai tekanan yang membebani manufaktur.
"Menjadikan industri menjadi leverage factor bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi justru itu tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan," ujarnya.
Potensi industri dalam menciptakan lapangan kerja menjadi perhatian utama. Penguatan sektor manufaktur dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional.
Sarmuji menegaskan Kementerian Perindustrian membutuhkan dukungan kementerian lain untuk memperkuat rantai industri. Koordinasi lintas sektor akan menjadi salah satu prioritasnya.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi menjadi mitra pertama yang akan dijajaki. Menurut Sarmuji, investasi merupakan bagian hulu yang menentukan pengembangan industri ke depan.
"Kita harus ngomong sama Menteri Investasi (Rosan Perkasa Roeslani), karena hulunya ada di investasi," katanya.
Selain itu, Sarmuji akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan memberikan relaksasi maupun insentif bagi dunia industri. Koordinasi dengan kementerian yang menangani energi dan sumber daya manusia juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor industri.
Sektor pertanian juga akan menjadi sasaran koordinasi Sarmuji. Menurut dia, pertanian memiliki sisi hulu yang dapat dikembangkan untuk menciptakan nilai tambah melalui industrialisasi.
Langkah ini sejalan dengan upaya memperluas basis industri pengolahan di dalam negeri, terutama yang berbasis komoditas lokal. Hilirisasi produk pertanian diyakini dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan nilai ekspor.
Sejumlah pelaku usaha menantikan arah kebijakan Sarmuji, terutama terkait kepastian insentif dan kemudahan investasi di sektor manufaktur. Koordinasi lintas kementerian yang ia janjikan akan menjadi ujian awal efektivitas kepemimpinannya di Kemenperin.