KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Presiden Prabowo Subianto meminta aset Badan Usaha Milik Negara dioptimalkan agar lebih produktif dan mendatangkan pendapatan. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2026), sebagai lanjutan program streamlining BUMN yang akan memasuki tahap baru awal 2027.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan optimalisasi aset menjadi langkah lanjutan setelah program streamlining BUMN berjalan. Pemerintah membuka ruang kerja sama yang lebih luas kepada sektor swasta untuk mengelola aset-aset perusahaan pelat merah tersebut.
Pembahasan di Istana tidak berhenti pada penataan internal. Rosan menyebut pemerintah tengah menyusun langkah konsolidasi yang sudah berjalan, lalu masuk ke tahap berikutnya berupa pemanfaatan aset secara lebih optimal.
Rosan menuturkan, optimalisasi aset menjadi perhatian karena besarnya aset yang dimiliki BUMN belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pendapatan yang dihasilkan. Presiden Prabowo memberi arahan agar aset-aset itu dikelola lebih produktif melalui perencanaan yang baik, terukur, dan terstruktur.
“Tadi bicara bagaimana kita meningkatkan, kan program streamlining kita di BUMN ini berjalan, nah gimana tadi dibicarakan bagaimana kita sekarang next stepnya di tahun 2027 awal itu meningkatkan, ya sekarang kita sedang lakukan, optimalisasi aset-aset BUMN, kemudian juga meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, termasuk juga kita membuka untuk kerja sama yang lebih luas kepada private sector, kepada dunia usaha,” ujar Rosan dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).
“Jadi program-program itu nanti kita akan susun untuk kita mulai konsolidasi yang sudah berjalan, mungkin next step-nya bagaimana kita mengoptimalisasi aset-aset ini,” tambahnya.
Pelibatan dunia usaha disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi BUMN. Rosan tidak merinci bentuk kerja sama yang akan diambil, apakah lewat penyertaan modal, pengelolaan bersama, atau skema lain. Yang jelas, pemerintah ingin aset negara tidak sekadar menganggur, tetapi berputar dan memberi pemasukan.
Rencana ini menyusul program streamlining BUMN yang akan dilakukan mulai awal 2027. Sebelumnya, Danantara mengungkap 52 persen BUMN masih merugi dan hanya 15 perusahaan yang memberi dividen ke negara. Temuan itu menjadi dasar mengapa optimalisasi aset dinilai mendesak.
Bagi pelaku usaha, sinyal keterbukaan pemerintah bisa menjadi peluang masuk ke sektor-sektor yang selama ini dikuasai BUMN. Namun, kejelasan aturan dan pembagian risiko akan menentukan apakah minat swasta benar-benar terwujud.
Jika aset BUMN dikelola lebih produktif, pendapatan negara dari dividen dan setoran lain berpotensi naik. Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyebut konsolidasi yang berjalan akan menjadi fondasi sebelum masuk ke tahap optimalisasi penuh pada 2027.
Pemerintah belum membeberkan target angka dari optimalisasi ini. Yang ditekankan adalah perencanaan terukur, bukan sekadar perluasan aset. Arah kebijakannya jelas: BUMN didorong menghasilkan, bukan hanya menampung aset negara.
Langkah ini menempatkan 2027 sebagai tahun uji bagi pemerintah dalam membuktikan bahwa aset BUMN bisa menjadi sumber penerimaan yang lebih besar, sekaligus membuka pintu bagi swasta yang selama ini hanya menjadi penonton di sektor-sektor strategis.