TOBOALI — Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, mengingatkan jajarannya bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar proyek pembangunan fisik semata. Ia menegaskan program ini adalah fondasi penguatan ekonomi warga dari tingkat desa dan kelurahan, sehingga kualitas verifikasi lapangan tidak boleh dikorbankan demi target waktu.
“Program ini bukan semata-mata membangun gedung atau menyediakan fasilitas koperasi, tetapi merupakan bagian dari upaya kita membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan,” ujar Debby saat membuka rapat koordinasi tim verifikasi, Jumat (14/8/2026).
Lahan Harus Benar-Benar Siap Sebelum Dibangun
Debby meminta setiap lokasi yang diusulkan untuk pembangunan gerai dan pergudangan dipastikan siap dari berbagai aspek. Ia menyoroti pentingnya status kepemilikan lahan, kesesuaian tata ruang, aksesibilitas, hingga kelengkapan perizinan sebagai syarat mutlak sebelum konstruksi dimulai.
“Percepatan bukan berarti kita mengabaikan ketelitian. Kita harus memastikan setiap lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan telah benar-benar siap,” tegasnya.
Ia juga menekankan aspek teknis dan kondisi lingkungan di sekitar titik pembangunan harus diperiksa secara menyeluruh. Hal ini untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari yang bisa menghambat operasional koperasi.
Rakor Dihadiri Utusan Kementerian Koperasi
Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Gunung Namak itu turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Produktif dan Kreatif Usaha Koperasi/Koordinator Wilayah IV, Prof. Dr. Ir. Ambar Pertiwiningrum, M.Si., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. Hadir pula Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Para camat, kepala desa, lurah, dan pengurus KDKMP dari sejumlah wilayah di Bangka Selatan juga dilibatkan dalam forum tersebut. Kehadiran mereka bertujuan menyamakan persepsi mengenai standar verifikasi yang harus dipenuhi di masing-masing wilayah.
Verifikasi Lapangan Jadi Kunci Penyaluran Program
Menurut Debby, hasil verifikasi dan validasi yang akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan kelayakan sebuah desa menerima bantuan program. Kesalahan data di lapangan berpotensi menyebabkan pembangunan tidak tepat sasaran atau bahkan mangkrak.
Oleh karena itu, ia meminta tim verifikasi bekerja dengan cermat dan mendokumentasikan setiap temuan di lapangan secara jelas. Proses ini dinilai krusial untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara di tengah percepatan yang diminta pemerintah pusat.
Rakor ini menjadi langkah awal bagi pemerintah kabupaten untuk memetakan kesiapan desa dan kelurahan sebelum proses pembangunan fisik KDKMP dimulai secara serentak. Hasil verifikasi nantinya akan menentukan prioritas lokasi yang paling siap untuk segera dibangun.
