SUNGAILIAT — Klasifikasi data kemiskinan menjadi sorotan utama dalam reses Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Denny Hasbi, di kediamannya, Ahad (16/8/2026). Politisi Fraksi PPP itu menilai data yang digunakan saat ini sudah usang dan tidak menggambarkan kondisi riil perekonomian masyarakat.
Banyak warga yang seharusnya masuk kategori desil 1 sampai 4 atau 5—dengan penghasilan di bawah Rp1.300.000 hingga Rp1.500.000 per bulan—justru tidak terdata. Akibatnya, akses mereka terhadap bantuan sosial dan program pendidikan terhambat.
Kriteria Desil Tak Lagi Sesuai Kondisi Ekonomi Warga
Denny menyebut data yang dipakai saat ini kemungkinan besar merupakan data lama, bahkan bisa berasal dari data pemilu. Padahal, dinamika ekonomi di Bangka telah banyak berubah, terutama bagi mereka yang sebelumnya bergantung pada sektor pertambangan timah.
“Sekarang banyak orang miskin baru, orang kaya baru. Tadinya penghasilan dari timah besar, punya rumah bagus, motor ada. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, sudah dijual semua. Nah ini yang harus kita perbarui,” ujarnya kepada warga yang hadir.
Ia mencontohkan banyak keluarga yang dulunya berkecukupan kini kesulitan membiayai pendidikan anak. “Ada beberapa warga yang seharusnya masuk desil 1 sampai 4, atau 1 sampai 5. Artinya penghasilannya di bawah Rp1.300.000 sampai Rp1.500.000. Dengan kondisi seperti itu mereka kesulitan untuk pendidikan anak, untuk memuliakan anaknya juga tidak mampu,” jelas Denny.
Koordinasi dengan RT dan Kelurahan untuk Perbarui Data
Menindaklanjuti temuan di lapangan, Denny akan berkoordinasi dengan pengurus RT, lingkungan, dan kelurahan. Langkah ini ditempuh untuk mengusulkan perubahan status desil warga melalui aplikasi SIKS-NG dan dinas terkait.
Pembaruan data ini krusial agar penyaluran bantuan sosial dan program pendidikan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya berdasarkan data usang yang tidak akurat.
Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas, Jalan Rusak di Ibu Kota Disorot
Selain persoalan data, Denny juga menyoroti kondisi anggaran daerah yang menurutnya masih dalam masa sulit dan peralihan pada 2024-2026. Ia berharap dana bagi hasil lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung, seperti sekolah, jalan kabupaten, dan jalan lingkungan.
“Terus terang saya tidak enak kalau ketemu masyarakat hanya janji-janji saja. Saya sudah mengusulkan, tapi realisasinya belum ada. Kami tidak mungkin membangun jalan sendiri. Tapi sebagai fungsi pengawasan, kami akan terus memberikan masukan kepada Pemkab Bangka,” katanya.
Denny menegaskan komitmennya untuk mendesak perbaikan jalan di Sungailiat. “Jangan sampai masih ada jalan yang kondisinya tidak layak. Ini jadi perhatian kami,” tegasnya.
Hasil reses ini akan dibawa dalam pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang untuk perencanaan anggaran tahun 2027. Dengan demikian, aspirasi warga diharapkan masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
