TANJUNGPANDAN — Sebanyak 25 anggota DPRD Belitung telah merampungkan masa reses dan menyampaikan hasilnya dalam sidang paripurna yang digelar Selasa di Tanjungpandan. Aspirasi warga yang tertampung mencakup perbaikan infrastruktur jalan, penambahan lampu PJU, hingga pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.
Empat Dapil, Empat Juru Bicara
Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, menjelaskan bahwa masing-masing daerah pemilihan (dapil) menunjuk juru bicara untuk membacakan laporan hasil reses. Dapil I diwakili Izar Abdullah, Dapil II oleh Yola Junita, Dapil III oleh Didin Solehudin, dan Dapil IV oleh Mahyudin.
“Agenda sidang paripurna DPRD Belitung pada hari ini adalah penyampaian laporan hasil reses,” kata Vina.
Masalah Sampah di Paal Satu Butuh Solusi Permanen
Salah satu aspirasi yang menonjol datang dari Kelurahan Paal Satu. Vina menyebut kawasan itu kini menjadi lokasi tempat pembuangan sampah dari sejumlah titik wilayah, namun penanganannya masih parsial. Pembersihan berkali-kali dilakukan, tapi tumpukan sampah tetap muncul.
“Sudah beberapa kali dibersihkan masih ada sampah, maka solusinya apakah kontainer ditambah dan frekuensi pengangkutan sampah ditambah. Selain itu, masing-masing kelurahan dan desa harus bertanggungjawab dengan desanya masing-masing,” ujarnya.
Pedagang Seafood di Pantai Tanjung Tinggi Keluhkan Lokasi Berjualan
DPRD juga menyerap aspirasi dari para pedagang seafood di kawasan Pantai Tanjung Tinggi. Mereka mengeluhkan bangunan tempat berjualan yang dinilai terlalu kecil dan sempit. Lahan tersebut diketahui milik PT. Ranati yang berencana mengelolanya, sehingga ada wacana pemindahan lokasi.
“Memang lahan itu milik PT. Ranati yang berencana akan mengelola, jadi ada rencana pemindahan. Namun ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah karena bagaimana pun para pedagang seafood mereka adalah pendukung pariwisata,” tegas Vina.
Prioritas Anggaran Jadi Acuan Realisasi
Vina memastikan seluruh hasil reses akan disampaikan ke Bapperida Belitung sebagai pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Namun, realisasinya tetap mempertimbangkan skala prioritas dan keterbatasan anggaran daerah.
“Ada skala prioritas yang urgen akan didahulukan. Memang pembicaraan anggaran pasti ada keterbatasan, tapi mana yang menjadi skala prioritas itu yang akan diutamakan untuk direalisasikan,” pungkasnya.
