SUNGAILIAT — Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharuddin Bafa, menyebut pembaruan data ditempuh lewat sejumlah tahapan, mulai dari validasi, pembaruan, hingga integrasi sistem.
"Dinas Sosial telah melakukan validasi data, pembaruan, integrasi sistem dan menuju kesejahteraan sosial," ujar Baharuddin, Rabu 30 September 2026.
Rekap usulan dari desa dan kelurahan menjadi acuan utama proses pemutakhiran. Sepanjang Januari-September 2026, ada 136 usulan yang masuk dengan total 3.122 usulan di dalamnya.
Lonjakan Pembaruan Terjadi pada September 2026
Selain menampung usulan desa dan kelurahan, Dinsos Kabupaten Bangka mencatat total pembaruan DTSEN sebanyak 4.929 keluarga pada periode yang sama.
Angka itu melonjak signifikan pada September 2026. Bulan tersebut mencatat 3.765 keluarga yang datanya diperbarui, jauh di atas bulan-bulan sebelumnya.
"Melalui proses validasi, pembaruan dan integrasi data tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bangka mendorong terwujudnya data sosial yang semakin akurat dan terbarui sebagai bagian dari upaya menuju kesejahteraan sosial masyarakat," ucapnya.
Warga Keluhkan Perubahan Desil, Bantuan Terhenti
Di tingkat kelurahan, perubahan data desil pemerintah memicu keluhan warga. Kepala Lingkungan Air Hanyut Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat, Erwan, mengaku menampung banyak protes karena bantuan yang biasa diterima tak lagi mengalir.
"Warga marah ke saya, bantuan gak dapet lagi, makanya kita usulkan ini semua ke kelurahan saat musyawarah kelurahan, kita tampung semua aspirasi warga," ujar Erwan.
Musyawarah kelurahan menjadi jalur bagi warga Air Hanyut menyampaikan aspirasinya. Seluruh keluhan itu diteruskan ke Dinsos Kabupaten Bangka untuk diverifikasi ulang.
Validasi Jadi Kunci Akurasi Data Sosial
Proses validasi menentukan apakah sebuah keluarga tetap layak masuk daftar penerima atau harus dikeluarkan. Perubahan desil yang dikeluhkan warga Air Hanyut menunjukkan dampak langsung dari pemutakhiran itu.
Dinsos Kabupaten Bangka menargetkan data sosial yang semakin akurat dan mutakhir. Integrasi sistem dilakukan agar data desa, kelurahan, dan pusat tidak lagi berbeda.
Bagi warga yang merasa datanya berubah, jalur pengaduan tetap dibuka lewat musyawarah kelurahan dan desa. Usulan dari tingkat bawah inilah yang kemudian diverifikasi Dinsos sebelum masuk ke sistem DTSEN.
