KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur besar-besaran di sektor keuangan. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga keuangan, dan direksi Himbara di Istana Negara dengan satu instruksi utama: jemput bola membukakan rekening untuk warga yang belum punya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan langkah ini merupakan bagian dari penguatan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Tujuannya ganda, yakni memperluas akses perbankan sekaligus menyiapkan saluran penyaluran bantuan sosial yang lebih presisi.
Rekening Bank Jadi Kunci Penyaluran Bansos
Instruksi Presiden ini bukan sekadar target literasi keuangan. Rekening yang nantinya dibuka Himbara akan menjadi tujuan langsung penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
"Nantinya, berbagai bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi sembako, hingga Kartu Prakerja akan langsung ditransfer ke rekening tersebut," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/6).
Sistem ini dirancang untuk menekan potensi salah sasaran. Dengan data tunggal yang terintegrasi, bantuan diharapkan tepat menyasar kelompok prioritas: masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, pekerja migran, hingga warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Data Tunggal DTSEN Jadi Acuan Utama
Pembukaan rekening massal ini tidak akan berjalan sendiri. Pemerintah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Basis data ini menggabungkan informasi kependudukan dari Dukcapil, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan data P3KE. Selanjutnya, data tersebut dipadankan langsung dengan sistem Bank Indonesia, khususnya untuk transaksi berbasis QRIS.
Airlangga memastikan DTSEN telah selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, yang mencapai sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk.
Kesenjangan Akses Perbankan Masih Terjadi
Instruksi ini lahir dari catatan ketimpangan yang masih menganga. Pemerintah mencatat kesenjangan inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan yang mencapai 91,5 persen dengan perdesaan di angka 84,8 persen.
Secara spasial, sejumlah wilayah masih tertinggal. "Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu, BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan," ujar Airlangga.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inklusi keuangan nasional sudah menyentuh 93,62 persen. Tingkat literasi keuangan juga berada di angka 69,57 persen, melampaui standar OECD di angka 63 persen.
Target Pemerintah dan Dampaknya bagi Warga
Meski capaian tersebut positif, pemerintah mematok target lebih tinggi. Penggunaan akun keuangan ditargetkan mencapai 91 persen pada 2025 dan 93 persen pada 2029, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Bagi masyarakat, kebijakan ini berarti dua hal. Pertama, peluang memiliki rekening bank secara gratis tanpa biaya administrasi awal. Kedua, jika Anda termasuk penerima manfaat PKH, sembako, atau Prakerja, bantuan akan disalurkan melalui rekening Himbara yang telah disiapkan.
Pemerintah belum merinci jadwal teknis pembukaan rekening di tiap daerah. Informasi lengkap mengenai program ini dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan situs resmi Himbara.
Warga diimbau tidak merespons tawaran calo atau pihak yang mengaku bisa mempercepat pembuatan rekening bansos dengan imbalan tertentu. Seluruh proses akan dilakukan perbankan secara resmi dan tanpa pungutan biaya.
