KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pembayaran subsidi dan kompensasi energi hingga akhir September 2026 mencapai Rp 376,8 triliun, melonjak 54,1 persen dibanding periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut lonjakan harga minyak dunia sebagai penyebab utama, dan menegaskan kebijakan ini ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat. Angka tersebut setara 84,3 persen dari pagu anggaran APBN 2026.
Pada periode yang sama tahun lalu, pembayaran baru mencapai Rp 244,6 triliun. Artinya, terjadi lonjakan 54,1 persen secara tahunan.
"Karena harga minyak meningkat, sehingga kita harus membayar subsidi lebih besar," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Harga Minyak Dunia di Atas Asumsi APBN
Tekanan terhadap APBN datang dari harga minyak mentah dunia yang jauh melampaui asumsi pemerintah. Anggota Badan Anggaran DPR RI Ecky Awal Mucharam mencatat harga minyak mentah Brent berada di kisaran 104,11 dolar AS per barel pada Jumat (9/10/2026).
Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 hanya 70 dolar AS per barel. Selisihnya sekitar 34 dolar AS per barel.
Ecky memperkirakan setiap kenaikan harga minyak 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban bersih APBN sekitar Rp 6 triliun. Rata-rata harga Brent sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026 mencapai 88,71 dolar AS per barel, yang dinilai berpotensi menekan APBN sekitar Rp 120 triliun.
"Ini akibat lonjakan belanja subsidi dan kompensasi energi, khususnya BBM dan gas," ujarnya.
Konsumsi Energi Bersubsidi Ikut Naik
Selain harga minyak, meningkatnya konsumsi energi bersubsidi menambah beban anggaran. Hingga akhir September 2026, konsumsi BBM mencapai 13.408,6 ribu kiloliter (KL) atau naik 9,1 persen secara tahunan.
Konsumsi LPG mencapai 5.761 juta kilogram, meningkat 2,2 persen. Jumlah pelanggan listrik bertambah 2,1 persen.
Di luar energi, realisasi volume pupuk naik 15,7 persen dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tumbuh 7,9 persen.
Risiko Penerimaan Migas Tidak Sebanding
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu risiko terbesar bagi APBN. Harga ICP pada September 2026 mencapai 91,9 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi anggaran 70 dolar AS per barel.
Indonesia belum tentu memperoleh tambahan penerimaan yang sebanding dengan kenaikan harga minyak. Sebab, produksi siap jual atau lifting minyak dan gas masih di bawah target.
"Tambahan penerimaan migas berpotensi lebih kecil daripada kenaikan subsidi dan kompensasi energi," ujar Yusuf.
Menurut dia, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Namun, pemerintah perlu terbuka soal besarnya beban anggaran yang ditanggung.
Dorongan Evaluasi agar Subsidi Tepat Sasaran
Ecky meminta pemerintah memastikan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, tetap sesuai target. Pemerintah juga dapat memanfaatkan bantalan fiskal pada pos belanja lain-lain untuk menutup kebutuhan anggaran tambahan.
Evaluasi subsidi dan kompensasi energi dinilai perlu dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran. Besaran biaya yang ditanggung negara juga harus tetap wajar dan terkendali.
Yusuf mendorong pemerintah menyiapkan skenario yang jelas jika harga minyak dunia bertahan di atas 100 dolar AS per barel. Tujuannya agar tekanan terhadap APBN dapat diantisipasi tanpa mengabaikan perlindungan daya beli masyarakat.
Informasi resmi soal realisasi subsidi dan kompensasi energi dapat diakses melalui kanal Kementerian Keuangan. Masyarakat diimbau waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan program subsidi dan meminta biaya atau data pribadi.
