JAKARTA SELATAN — Gelombang protes dari hulu industri sawit nasional kembali pecah. Massa dari Serikat Petani Sawit Indonesia memadati kawasan Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) RI pada Senin (26/5/2026) untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai diskriminatif terhadap petani kecil.
Dalam orasinya, koordinator aksi menyebut sistem baru ini justru menciptakan birokrasi berlapis yang menggerus margin keuntungan petani. Sebelumnya, petani dan perusahaan kecil-menengah bisa mengekspor CPO melalui berbagai mitra dagang. Kini, seluruh aktivitas ekspor harus melalui satu badan yang ditunjuk pemerintah.
“Kami menolak keras regulasi yang diskriminatif ini. Petani sawit rakyat sudah susah payah menanam dan merawat kebun, tapi akses pasar malah dipersempit,” ujar juru bicara massa di lokasi aksi. Keluhan utama mereka adalah kekhawatiran terhadap tambahan biaya operasional akibat sistem terpusat yang dinilai rumit.
Persoalan tata niaga sawit memang bukan hal baru. Di wilayah seperti Bangka Belitung, konflik lahan perkebunan sawit antara petani, korporasi, dan pemerintah daerah masih menjadi polemik berkepanjangan. Kebijakan ekspor satu pintu ini dinilai akan memperparah posisi tawar petani di daerah-daerah penghasil sawit tersebut.
Dalam aksi damai yang direncanakan berlangsung hingga sore hari itu, serikat petani menuntut Kementan untuk segera mengkaji ulang kebijakan tersebut. Mereka meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani rakyat, sebelum regulasi berdampak luas terhadap industri sawit nasional.
“Kami bukan menolak regulasi, tapi kami menolak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan kami sebagai pelaku usaha di lapangan. Pemerintah harus turun ke bawah, lihat realita petani sawit, baru buat aturan,” tegas salah satu peserta aksi yang mengaku mewakili petani dari Sumatera Utara.
Hingga siang ini, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertanian terkait aksi tersebut. Namun, beberapa pejabat Kementan terlihat menerima delegasi perwakilan massa untuk mendengarkan aspirasi secara langsung di dalam gedung.
Para pengamat ekonomi pertanian menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan bertahap dengan sosialisasi menyeluruh kepada petani kecil dan menengah. Sistem satu pintu dinilai bisa efektif jika disertai kemudahan akses, transparansi harga, dan perlindungan terhadap petani dari monopoli pihak tertentu. Massa yang terus berdatangan dari berbagai wilayah berharap suara mereka tidak diabaikan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup jutaan keluarga di Indonesia.