KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Connie Rahakundini Bakrie menyampaikan kritik itu dalam sebuah podcast di kanal YouTube Refly Harun yang tayang pada Sabtu (13/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pergeseran perhatian publik dari proyek strategis IKN ke program sosial MBG yang digencarkan pemerintah.
Menurut Connie, besarnya nilai anggaran MBG yang mencapai Rp1 triliun per hari membuat isu pembangunan IKN seolah tenggelam. Padahal, dana yang telah dikucurkan untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur itu tidak kalah fantastis.
Connie membandingkan proyek IKN dengan skandal proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang menyeret sejumlah pejabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, nilai proyek Hambalang tidak sebanding dengan anggaran IKN yang sudah digelontorkan.
"Kita dulu Hambalang saja Pak SBY bikin kita ramai, itu Hambalang segede apa dibandingin IKN?" ujar Connie dalam podcast tersebut.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan penurunan sensitivitas publik terhadap penggunaan uang negara dalam jumlah besar. "Loh, kok sekarang kita kayak mengulangi lebih gede lagi? Jadi kok ini dibiasakan," katanya.
Connie mendesak pemerintah untuk membuka data penggunaan dana IKN secara rinci. Ia mempertanyakan kemana saja aliran dana ratusan triliun yang telah dianggarkan untuk proyek tersebut.
"Tapi jangan lupa IKN itu udah berapa ratus triliun. Itu uang siapa? Dananya sudah ke mana saja? Kok nggak ada pertanggungjawaban?" kata Connie.
Ia mengkritik pola pembangunan yang dinilai berorientasi pada proyek jangka pendek tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Menurutnya, tata kelola negara yang semrawut justru menjadi ancaman lebih besar dibandingkan ancaman dari luar negeri.
"Kita nggak perlu nunggu Perang Dunia Ketiganya, nggak usah. Kita udah bubar duluan, hancur duluan pasti. Karena koboi gitu, cara-cara kita mengelola negara tuh sangat koboi," pungkas Connie.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah memang tengah menjadi perbincangan hangat. Selain anggarannya yang besar, program ini juga diwarnai sejumlah kontroversi, termasuk kasus dugaan korupsi yang menjadikan Andrew Mulyono, bos vendor motor listrik, sebagai tersangka kelima.
DPR bahkan sempat mendesak penghentian sementara program tersebut karena dianggap membebani keuangan negara hingga Rp1 triliun per bulan. Namun, pemerintah sejauh ini tetap melanjutkan program yang menjadi salah satu andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.