PANGKALPINANG — Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, memimpin langsung proses wawancara perdana Sensus Ekonomi 2026 di rumah dinas wali kota. Petugas menggali sejumlah informasi dasar dari Saparudin, termasuk data jumlah penghuni rumah dinas, dalam sesi yang berlangsung sekitar 30 menit.
Pendataan ini merupakan langkah awal BPS untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data yang terkumpul akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Saparudin menegaskan bahwa data berkualitas menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan. “Data menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Dengan data yang baik, pemerintah bisa menyusun program yang lebih tepat sasaran,” ujarnya usai didata.
Setelah pendataan perdana di rumah dinas, petugas sensus akan menyebar ke kelurahan dan kecamatan di Pangkalpinang. Warga yang memiliki usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, hingga besar, menjadi sasaran utama pendataan. BPS menargetkan seluruh sektor ekonomi formal dan informal tercatat dalam sensus ini.
Masa pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pangkalpinang berlangsung selama kurang lebih dua setengah bulan, terhitung sejak Juni hingga akhir Agustus 2026. Petugas yang telah dilatih akan mendatangi rumah-rumah warga dan tempat usaha secara door-to-door.
Hasil sensus ini tidak hanya menjadi arsip statistik, melainkan acuan konkret bagi pemkot dalam merancang program bantuan sosial, pengembangan UMKM, hingga alokasi anggaran pembangunan. Dengan data yang akurat, kebijakan ekonomi diharapkan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan fakta lapangan.
BPS Kota Pangkalpinang mengimbau seluruh warga yang didatangi petugas untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang jujur. Kerahasiaan data responden dijamin oleh undang-undang statistik.