KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Kementerian Sosial melalui kontraktor pelaksana memastikan pembangunan dua unit Sekolah Rakyat di Jawa Timur, tepatnya di Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, berjalan sesuai jadwal. Proyek ini ditargetkan rampung sebelum 14 Juli 2026, bertepatan dengan tahun ajaran baru yang akan dimulai pada Juli mendatang.
Lokasi pertama berada di wilayah perkotaan, sementara satu unit lainnya dibangun di kawasan pedesaan yang membutuhkan akses pendidikan setara. Kedua sekolah ini dirancang untuk menampung siswa dari jenjang SD hingga SMP, dengan prioritas utama anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Kami optimistis pembangunan selesai tepat waktu. Setelah itu, akan ada masa transisi untuk open house sebelum penerimaan siswa baru,” ujar perwakilan kontraktor yang enggan disebutkan namanya. Open house direncanakan berlangsung pada Juli 2026, memberi kesempatan masyarakat mengenal fasilitas sekolah.
Setiap unit Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan seluas satu hektare dengan konsep asrama. Artinya, siswa tidak hanya belajar, tetapi juga tinggal di lingkungan sekolah. Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama putra dan putri, ruang makan, serta lapangan olahraga.
Total kapasitas kedua sekolah diperkirakan mencapai 400 siswa. Proses seleksi calon siswa akan dilakukan oleh Dinas Sosial setempat dengan kriteria utama berdasarkan data kemiskinan dan kerentanan sosial. Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengawasan pembangunan agar sesuai standar.
Proyek ini merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Sosial dalam mengurangi angka putus sekolah akibat kemiskinan. Pemerintah Kota dan Kabupaten Pasuruan telah menyediakan lahan serta perizinan yang diperlukan. Selain itu, anggaran pembangunan bersumber dari APBN melalui Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kepala Dinas Pendidikan setempat menyambut baik proyek ini. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat akan menjembatani kesenjangan akses pendidikan di wilayah pesisir dan perdesaan. “Anak-anak dari keluarga miskin selama ini terkendala biaya dan jarak. Sekolah ini solusi konkret,” katanya.
Meski optimistis, kontraktor mengakui ada tantangan cuaca ekstrem di beberapa titik selama proses konstruksi. Namun, sistem kerja bergilir dan penambahan tenaga kerja diterapkan untuk mengejar target. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh tim teknis dari Kementerian Sosial dan konsultan independen.
“Kami lakukan evaluasi mingguan. Tidak ada toleransi keterlambatan karena ini menyangkut hak anak-anak untuk bersekolah,” tegas sumber di lapangan. Hingga saat ini, progres fisik pembangunan di kedua lokasi mencapai rata-rata 65 persen.