KOBA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat prevalensi ketidakcukupan pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) di Kabupaten Bangka Tengah mencapai 11,11 persen pada 2025. Capaian ini membaik 0,44 poin persentase dibanding posisi 11,55 persen pada tahun sebelumnya, tetapi masih melebar 3,07 poin persentase jika dibandingkan lima tahun lalu.
Angka tersebut berarti kurang dari 11,11 persen penduduk Bangka Tengah yang asupan energinya tidak mencukupi untuk hidup sehat dan aktif secara normal. Indikator ini menjadi tolok ukur status kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah.
PoU Bangka Tengah pada 2025 tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 7,89 persen. Badan Pangan Nasional mendefinisikan PoU sebagai kondisi di mana seseorang secara rutin mengonsumsi makanan dalam jumlah yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan energi bagi kehidupan normal, aktif, dan sehat.
Kondisi ini menempatkan Bangka Tengah sebagai daerah dengan prevalensi ketidakcukupan pangan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, Kota Pangkal Pinang mencatatkan PoU terendah dengan angka 8,75 persen.
Data BPS menunjukkan disparitas yang cukup terlihat antarwilayah di provinsi penghasil timah ini. Berikut urutan prevalensi ketidakcukupan pangan di Babel pada 2025, dari yang terendah:
Meski terjadi penurunan dari 11,55 persen menjadi 11,11 persen, tren jangka panjang justru menunjukkan kenaikan. Dibanding lima tahun silam, PoU Bangka Tengah meningkat signifikan sebesar 3,07 poin persentase.
Kenaikan ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk mengawal ketahanan pangan rumah tangga, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Perbaikan akses terhadap pangan bergizi menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas di wilayah yang dikenal sebagai sentra perkebunan lada ini.