MENTOK — Pengawasan di Pelabuhan PT ASDP Tanjung Kalian, Mentok, kembali menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada Kamis (6/8/2026) untuk memastikan kesiapan personel dan memperkuat sinergi antarinstansi di pintu gerbang Pulau Bangka tersebut.
Kunjungan ini merupakan respons atas penekanan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol. Dr. Viktor Theodorus Sihombing. Seluruh jajaran diminta meningkatkan pengawasan di jalur-jalur strategis guna mengantisipasi praktik penyelundupan dan kejahatan lintas batas.
Dalam pengecekan tersebut, Kapolres tidak bergerak sendiri. Sejumlah pihak terkait turut hadir, antara lain Department Head Bisnis dan Pelayanan PT ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian, Supervisi Pelayaran PT ASDP, serta Komandan Pos TNI Angkatan Laut (Pos AL) Mentok.
Dari internal kepolisian, hadir pula Kasat Intelkam Polres Bangka Barat, Kasat Binmas Polres Bangka Barat, dan Kanit I Politik Sat Intelkam Polres Bangka Barat. Kehadiran lintas instansi ini menegaskan bahwa pengamanan pelabuhan membutuhkan kerja kolektif, bukan hanya tugas polisi semata.
Pertemuan di lokasi membahas penguatan koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi. Tujuannya jelas: meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.
Beberapa modus yang menjadi perhatian utama meliputi penyelundupan barang ilegal, peredaran narkotika, dan tindak pidana lain yang memanfaatkan jalur penyeberangan. Pelabuhan Tanjung Kalian merupakan salah satu gerbang utama keluar-masuknya orang dan barang dari Pulau Bangka menuju Sumatera Selatan.
Pengetatan pengawasan di kawasan pelabuhan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Polres Bangka Barat berhasil mengungkap kasus penyelundupan yang melibatkan jalur tersebut.
Keberhasilan pengungkapan itu menjadi momentum untuk menutup celah yang mungkin masih terbuka. Kapolres menegaskan komitmennya agar praktik serupa tidak kembali terjadi melalui patroli dan pemantauan yang lebih ketat.
Langkah antisipatif ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap keamanan jalur penyeberangan di Bangka Barat.