PANGKALPINANG — DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna untuk membahas usul pendapat anggota dewan yang menyoroti posisi Wakil Gubernur Babel, Senin (10/8/2026). Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyatakan langkah ini merupakan hak konstitusional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD.
Didit menegaskan bahwa usul pendapat tersebut bukan merupakan pengusulan pemberhentian terhadap Wakil Gubernur. Ia menjelaskan mekanisme yang berlangsung masih berada pada tahap awal dan membutuhkan proses panjang sebelum mencapai kesimpulan akhir.
"Ini bukan pengusulan pemberhentian. Mekanismenya masih panjang. Kita meminta pandangan dan dialog dari pemerintah daerah terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," ujar Didit di hadapan peserta rapat paripurna.
DPRD Babel saat ini masih berada pada tahap pembahasan dan pendalaman terhadap berbagai aspek yang menjadi dasar munculnya usul pendapat tersebut. Seluruh masukan dari anggota dewan akan dikaji secara mendalam sebelum langkah selanjutnya ditentukan.
Dalam perkembangannya, isu dugaan keabsahan dokumen atau ijazah yang menyeret nama Wakil Gubernur tengah berproses di pengadilan. Menanggapi hal ini, Didit menyatakan DPRD menghormati sepenuhnya independensi lembaga peradilan dan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan.
"Secara konstitusi sangat jelas, kita menghormati dan menunggu keputusan majelis hakim. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan," tegasnya.
Didit juga mengajak seluruh pihak agar tidak membangun opini yang dapat memperkeruh suasana politik daerah sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Ia berharap publik dapat bersabar menunggu proses yang tengah berlangsung.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Babel menyatakan menghormati seluruh mekanisme konstitusional yang berlangsung di DPRD. Pihak eksekutif berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga demi kepentingan masyarakat.
Perkembangan agenda usul pendapat DPRD ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan. Pasalnya, agenda ini menyangkut salah satu jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan informasi resmi dari DPRD dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan proses tersebut.