KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Penyaluran bantuan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail beserta unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Kepala Desa Huangobotu, serta Sekretaris Kecamatan Kabila Bone. Kehadiran pejabat daerah tersebut menegaskan program ini merupakan prioritas pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Bantuan pangan SPHP kali ini menyasar 52 KK yang tersebar di empat dusun di Desa Huangobotu. Penerima adalah mereka yang masuk dalam kelompok berpendapatan rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Setiap paket bantuan yang dibagikan berisi kebutuhan pokok harian, yaitu 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, dan 2 liter minyak goreng. Komoditas ini dipilih untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan pokok rumah tangga secara langsung.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut penyaluran bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Program ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
"Bantuan ini hendaknya diterima dengan perasaan senang dan penuh rasa syukur. Bantuan ini kita berikan dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026, dan semoga dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat," ujar Gusnar dalam sambutannya.
Program bantuan pangan ini merupakan implementasi dari komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pangan pokok dengan harga terjangkau di tengah dinamika ekonomi.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya hadir secara langsung di tengah masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan. Dengan begitu, ketersediaan pangan tetap terjaga dan beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan.
Bagi warga Desa Huangobotu yang memenuhi kriteria namun belum menerima bantuan pada tahap ini, dapat menanyakan informasi lebih lanjut kepada perangkat desa setempat. Pendataan penerima bantuan biasanya dilakukan melalui musyawarah desa dan verifikasi data oleh dinas terkait.