KEPULAUAN BANGKA BELITUNG — Pergeseran ini dianggap krusial karena ekosistem gambut yang terjaga menyimpan karbon, mengatur tata air, dan menjadi habitat biodiversitas. Namun, tanpa nilai ekonomi yang terukur, upaya konservasi kerap kalah saing dengan kepentingan alih fungsi lahan yang menawarkan keuntungan jangka pendek.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi, Arif Munandar, menegaskan bahwa kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, masyarakat, kelompok pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya membangun pemahaman bahwa gambut bukan hanya kawasan lindung, tetapi juga memiliki jasa lingkungan yang bisa menjadi solusi pembangunan daerah sepanjang dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian.
"Bagaimana menjaga gambut sekaligus membuat masyarakat dan daerah mendapatkan manfaat ekonomi dari ekosistem yang tetap lestari?" ujar Dr. Fakhrizal Nashr dari School of Government and Public Policy (SGPP) Jakarta. Jasa Lingkungan Tak Bisa Lagi Jadi Urusan Sektor Tunggal
Fakhrizal menambahkan, satu kawasan gambut yang terjaga sesungguhnya memberikan banyak manfaat sekaligus. Ia menyimpan karbon, mengatur tata air, mengurangi risiko bencana ekologis, dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan mata pencaharian sesuai karakter ekosistem.
Namun, ia mengingatkan satu prinsip penting: tidak semua manfaat ekosistem harus dan bisa langsung dimonetisasi. Nilai ekonomi hanyalah instrumen untuk membuat manfaat yang selama ini "tidak terlihat" menjadi lebih diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Nilai ekonomi harus berjalan bersama nilai ekologis dan sosial.
Sebab itu, pengembangan jasa lingkungan tidak bisa lagi ditempatkan sebagai isu sektoral. Dibutuhkan kerja lintas sektor yang melibatkan perencanaan pembangunan, tata ruang, pertanian, kehutanan, pariwisata, hingga pemerintah desa.
Penanggung Jawab IMPLI Provinsi Jambi, Dr. Asnelly Ridha Daulay, menegaskan Dinas Lingkungan Hidup tidak mungkin bekerja sendiri. Ia mencontohkan, perencanaan pembangunan, tata ruang, pertanian, kehutanan, pariwisata, hingga pemerintah desa memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai kewenangannya.
"Dengan pendekatan tersebut, jasa lingkungan diharapkan tidak berhenti sebagai konsep dalam forum diskusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program, kebijakan, model usaha, dan sumber pembiayaan yang nyata," jelas Asnelly yang juga Kabid PPKL DLH Provinsi Jambi itu. Dari Potensi ke Model Bisnis yang Realistis
Salah satu pendekatan yang diperkenalkan dalam bimbingan teknis ini adalah penerjemahan potensi jasa lingkungan menjadi model bisnis yang realistis dan berkelanjutan. Peserta tidak hanya diajak bertanya "apa potensi yang kita punya?", tetapi juga bagaimana membiayai dan mempertahankannya.
Pendekatan ini menjadi penting karena banyak inisiatif lingkungan berhenti pada tahap "potensi" tanpa mampu menjawab pertanyaan pembiayaan. Padahal, peluang pembiayaan pembangunan hijau terbuka lebar, termasuk melalui mekanisme pendanaan karbon dan skema pembangunan rendah emisi.
Kegiatan ini didukung oleh Proyek GEF-6 Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia (IMPLI) melalui International Fund for Agricultural Development (IFAD), bersama Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Dit. PPEG). Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan ekosistem gambut secara terpadu, termasuk peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan penguatan kebijakan daerah.
Secara resmi, dokumen kinerja pemerintah menyebut IMPLI sebagai proyek yang bertujuan mengembalikan fungsi ekosistem gambut, mengurangi emisi gas rumah kaca, memperkuat pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) secara terintegrasi, serta mempromosikan teknologi inovatif dan pemasaran produk dari ekosistem gambut.