PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang telah memasuki masa jabatan lima tahun. Proses evaluasi ini berlangsung di Ruang Layanan Terpadu BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (4/5/2026).
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, menegaskan bahwa keterlibatan pihak eksternal seperti Kanwil Kemenkumham merupakan upaya menjaga objektivitas. Evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam penerapan sistem merit guna memastikan setiap pejabat memiliki kinerja dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini.
Fery Afriyanto menjelaskan, evaluasi bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari upaya pembenahan kualitas pelayanan publik. Pemerintah provinsi ingin memastikan bahwa pejabat yang menduduki jabatan tinggi tetap memiliki kapasitas yang optimal dalam memimpin unit kerjanya.
Selain Johan Manurung, tim evaluasi juga diperkuat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmin. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai capaian kinerja para pejabat daerah.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yamowa’a Harefa, menjadi pejabat pertama yang menjalani uji kompetensi dalam rangkaian evaluasi ini. Di hadapan tim penguji, Yamowa’a memaparkan laporan capaian kinerja selama lima tahun terakhir, termasuk berbagai terobosan yang telah dilakukan instansinya.
Pemaparan tersebut mencakup program unggulan, inovasi penegakan perda, hingga kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Sesi tanya jawab berlangsung mendalam untuk menggali sejauh mana rencana tindak lanjut yang disiapkan pejabat bersangkutan guna menjawab tantangan di masa mendatang.
Kakanwil Kemenkumham Babel, Johan Manurung, menyatakan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur untuk mengawal proses seleksi dan evaluasi ini. Ia menekankan pentingnya transparansi agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kualitas manajerial pejabat yang bersangkutan.
“Sebagai bagian dari tim, kami berkomitmen untuk mendukung penguatan kualitas ASN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui evaluasi yang transparan dan objektif,” ujar Johan Manurung.
Melalui proses uji kompetensi yang ketat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih lincah. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan menjadi rekomendasi bagi Gubernur dalam menentukan kebijakan rotasi, mutasi, atau perpanjangan masa jabatan pejabat di lingkungan Pemprov Babel.