PANGKALPINANG — Dua sektor penerimaan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan performa yang bertolak belakang pada tahun anggaran 2025. Pajak rokok yang biasanya menjadi salah satu andulan justru ambles, sementara pajak alat berat mencatatkan lonjakan yang sulit ditemukan padanannya dalam satu tahun fiskal.
Realisasi Pajak Rokok-LO pada 2025 hanya mencapai Rp102,55 miliar. Angka ini turun Rp14,25 miliar atau 12,20 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp116,80 miliar. Penurunan ini tertuang dalam laporan BPK yang diterima pada Juni 2026.
Meski menurun, dari sisi administrasi tidak ditemukan selisih antara Pajak Rokok-LO dan realisasi Pajak Rokok tahun 2025. Selisih nihil ini menandakan konsistensi data keuangan daerah. Namun, penurunan ini tetap menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Babel, mengingat pajak rokok merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.
Kontras dengan pajak rokok, pendapatan dari Pajak Alat Berat-LO justru melesat tajam. Pada 2025, realisasinya mencapai Rp975,73 juta, melonjak dari tahun 2024 yang hanya Rp326 ribu. Kenaikan ini setara dengan Rp975,40 juta atau 299.204 persen.
Lonjakan ekstrem ini menjadi sorotan karena besarnya selisih pertumbuhan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sektor alat berat di Babel yang identik dengan aktivitas pertambangan timah dan konstruksi infrastruktur, diduga menjadi pemicu utama kenaikan ini. Sama seperti pajak rokok, Pajak Alat Berat-LO juga tercatat nihil selisih data dengan realisasi tahun 2025.
Meski tidak dirinci lebih lanjut dalam laporan, kenaikan drastis ini mengindikasikan peningkatan aktivitas penggunaan alat berat di lapangan. Baik itu untuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah maupun aktivitas pertambangan yang kembali bergairah. Data ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Babel untuk memetakan potensi pajak di masa mendatang.
Dengan kondisi ini, Pemprov Babel dihadapkan pada tantangan untuk menstabilkan penerimaan dari sektor pajak rokok yang menurun, sembari mengoptimalkan potensi dari sektor lain yang menunjukkan tren positif. Laporan BPK ini menjadi dasar bagi DPRD dan eksekutif untuk melakukan koreksi kebijakan fiskal ke depan.