PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menambah pasokan beras dari luar daerah untuk memperkuat stok dan mencegah kenaikan harga yang memberatkan warga kurang mampu. Sebanyak 24,1 ton beras dari Sumatera Selatan masuk dalam pekan ini, menjadikan total stok di 17 gudang distributor mencapai 4.161,1 ton. Langkah ini diambil karena produksi beras petani lokal baru mampu memenuhi sekitar 85 persen kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Babel, Subekti Saputra, mengatakan penambahan pasokan dilakukan pada pekan ini. "Dalam minggu ini, kita menambah pasokan 24,1 ton beras dari Sumatera Selatan," katanya di Pangkalpinang, Rabu.
Sebelum penambahan, stok beras di gudang distributor di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung tercatat 4.137 ton. Jumlah itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.
Dengan stok yang mencukupi, harga beras eceran di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Pangkalpinang dilaporkan masih stabil. Subekti menjelaskan, harga beras medium merek cap sendok bertahan di Rp14.400 per kilogram, beras premium merek RM di Rp15.700 per kilogram, dan beras SPHP Bulog di Rp12.600 per kilogram.
"Alhamdulillah, hingga saat ini stok dan harga beras masih aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya. Ia menambahkan, permintaan masyarakat selama liburan sekolah juga masih normal dan tidak menunjukkan lonjakan berarti.
Subekti mengungkapkan, ketergantungan pada pasokan beras dari luar daerah masih terjadi karena produksi petani lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan. "Saat ini produksi beras petani lokal masih sekitar 85 persen mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kita masih membutuhkan pasokan beras untuk menjaga stabilitas harga komoditas ini," jelasnya.
Pemerintah daerah pun terus berupaya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Penambahan stok dari Sumatera Selatan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga yang bisa memberatkan perekonomian warga kurang mampu di daerah kepulauan ini.